Normalisasi Kali Krukut Terhenti Karena Pembebasan Lahan Mandek

RM.id  Rakyat Merdeka - Belakang ini wilayah Jakarta Selatan kerap dilanda banjir. Terutama daerah yang dilalui aliran Kali Krukut.
Seperti, Kemang dan Cilandak. Dalam dua hari ini saja, sejumlah lokasi di keduanya wilayah tersebut terendam banjir hingga satu meter.  

Banjir tersebut disebabkan meluapnya Kali Krukut akibat tingginya intensitas hujan dan adanya kiriman air dari kawasan hulu sungai. Selain itu, terjadi pendangkalan dan penyempitan bantaran kali akibat bangunan.

Sungai sepanjang kurang dari 40 km ini mengalir dari Situ Citayam, Bogor, Depok, Jagakarsa, Cilandak, Pasar Minggu, Kemang, Mampang Prapatan, Gatot Subroto, Setiabudi, Tanah Abang, Pecinan Glodok. Kemudian bercabang di bawah Jembatan Toko Tiga Pancoran, melewati Pertokoan Gloria sampai di Bawah Jembatan Harco, hingga berakhir di Banjir Kanal Barat (menyatu dengan Kali Ciliwung).

Baca juga : Pentingnya Membaca Untuk Tingkatkan Kualitas SDM

Dulu, airnya bersih. Kali Krukut pun menjadi tujuan wisata. Pada 1970, Kali Krukut masih lebar, sekitar 25 meter, dan dalam, sehingga kalau mau menyeberang orang harus berenang. Tahun 2017 di beberapa titik Kali Krukut mengalami rusak parah. Bahkan lebarnya ada yang tinggal hanya 1,5 meter.

Pada 4 Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajarannya segera menormalisasi kali di Ibu Kota. Perintah tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

"Selesaikan pengadaan tanah untuk normalisasi sungai pada tahun 2021," kata Anies kala itu. 
 
Namun menurut Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, selama lima tahun Anies menjabat tak ada satu pun sungai yang dinormalisasi. “Normalisasi sungai 0 Km,” kata Rio, Selasa (4/10). 

Baca juga : Raih Rakyat Merdeka Award, Retno Persembahkan Pada Masyarakat Indonesia

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak membantah pernyataan Rio tersebut. Riza mengakui program normalisasi atau yang dalam istilah Anies naturalisasi, mandek. Riza bilang, program ini mandek lantaran banyaknya sengketa lahan yang ditemui Pemprov DKI Jakarta.

"Masalah selama ini terkait kasus-kasus tanah, di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah," kata Riza, Kamis (6/10).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lanjut Riza, Pemprov DKI sudah dan terus melakukan berbagai upaya. Seperti berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mempercepat sertifikasi tanah di ibu kota.

Baca juga : Kapolri Serukan Pentingnya Persatuan Dan Kesatuan

"Alhamdulillah dalam 1-2 tahun terakhir ada percepatan dan akan dilakukan percepatan lebih baik lagi terkait pensertifikatan tanah-tanah milik Pemprov DKI," ujarnya.

Sementara untuk menganangi banjir, Riza menyebut Pemprov DKI sudah melakukan upaya lain seperti, project 942 (pembangunan 9 polder, 4 waduk, dan revitalisasi 2 sungai) dan program sumur resapan. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.