Dewan Pers

Dark/Light Mode

Bicara Koalisi Jokowi-Prabowo, JK Kasih Nasehat `Perkawinan`

Rabu, 31 Juli 2019 09:18 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Terpilih Jokowi (Foto: Randy Tri Kurniawan/Rakyat Merdeka)
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Terpilih Jokowi (Foto: Randy Tri Kurniawan/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wapres Jusuf Kalla ikut menyoroti wacana kubu Prabowo Subianto gabung ke koalisi Jokowi. Mentamsilkan seperti “perkawinan”, kata JK, koalisi harus mendapat restu seluruh keluarga dekat. Biar langgeng dan bahagia.

Nasehat “perkawinan” itu disampaikan JK, terkait menguatnya kabar Gerindra akan merapat ke koalisi Jokowi. Sinyal ini pertama kali muncul setelah ada pertemuan Prabowo-Jokowi dan Prabowo-Megawati. Sinyal itu juga diperkuat dengan pernyataan para pengurus teras PDIP dan Gerindra.

Berita Terkait : Merasa Kekuatan Koalisi Cukup, Jokowi Sudah Perkasa

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, misalnya menyebut bahwa partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan Gerindra. Kemudian, Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui, ada sebagian kadernya yang menginginkan bergabung dengan koalisi pemerintah.

Orang Istana juga memberi kode. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko misalnya, menyatakan ada kemung kinan koalisi bertambah.

Berita Terkait : Suara Gerindra Diprediksi Anjlok Tajam Di Pemilu 2024

Wacana ini makin berkibar dengan muncul nya sejumlah nama menteri dari Hambalang, tempat kediaman Prabowo. Wapres JK menyatakan, kemung kinan Gerindra gabung koalisi tentu saja ada. Terlebih, dilihat dari sejarahnya, PDIP dan Gerindra sudah berkoalisi sejak sama-sama menjadi oposisi di era pemerintahan SBY. Bahkan pernah sama- sama mengusung Capres-Cawapres pada 2014.

“Bahwa itu berkoalisi, bukannya tak mungkin. Sudah pernah,” kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (30/7).

Berita Terkait : Sabam: Andaipun Bicara Politik, Pertemuan Jokowi-Prabowo Tetap Sangat Baik

JK menyebut, bergabung tidaknya Ge rindra saat ini tergantung tiga pihak. Yaitu Jokowi, Prabowi, dan partai koalisi pemerintah. Dari sini, JK lalu mengibaratkan koalisi seperti sebuah perkawinan. Kalau pun PDIP dan Gerindra setuju berkoalisi, tetap membutuhkan persetujuan dari keluarga dekat.
 Selanjutnya