Kubu Prabowo Dikasih Hati Minta Ampela?

RM.id  Rakyat Merdeka - Dengan dalih rekonsiliasi, Partai Gerindra minta jatah kursi Ketua MPR. Padahal, perolehan kursinya di Pemilu lalu cuma urutan tiga. Di bawah PDIP dan Golkar. Partai koalisi pendukung Jokowi pun tak terima. Mereka menilai, kubu Prabowo mulai ngelunjak. Seperti dikasih hati lalu minta ampela.

Permintaan kursi ketua MPR itu disampaikan Ketua DPP Gerindra, Sodik Mujahid. Kata dia, alasan partainya berhak mendapat kursi ketua MPR semata-mata untuk memperkuat semangat rekonsiliasi. Semangat rekonsiliasi itu harus diwujudkan di parlemen dalam komposisi pimpinan MPR, DPR, dan DPD.

Karena posisi ketua DPR sudah dikunci UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), yaitu yang berhak adalah pemenang Pemilu, maka Gerindra merasa pas mendapatkan kursi ketua MPR. Mekanisme pemilihan ketua MPR memang tidak diatur secara rigid oleh UU MD3. Pemilihannya diusulkan melalui sistem paket.

“Dengan semangat itu, komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Ge­rindra, Ketua DPR dari PDIP, dan Presiden adalah Jokowi,” kata Sodik, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (19/7).

Baca juga : Jokowi Ketemu Prabowo, Ini Kata Netizen

Sodik mengingatkan, rekonsiliasi adalah modal untuk memperkuat kembali kedaulatan. Atas dasar itu juga, Prabowo mau menemui Jokowi. “Hanya atas dasar inilah, Pak Prabowo dengan risiko dikecam, bahkan ditinggalkan sebagian pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi,” ungkapnya.

Entah berhubungan atau tidak, permintaan jatah kursi ketua MPR itu muncul tak lama setelah Prabowo menggelar Rapat Dewan Pembina di kediamannya, di Hambalang, Bogor, kemarin. Rapat tersebut membahas arah politik Gerindra ke depan. Apakah akan merapat ke Jokowi atau tetap menjadi oposisi.

Rapat yang digelar hingga siang itu, menghasilkan beberapa kesimpulan. Intinya, partai menyerahkan urusan arah politik ke Prabowo sebagai ketua Dewan Pembina dan ketum. Kursi ketua MPR ini bukan satu- satunya permintaan Gerindra. Partai berlambang kepala burung garuda itu juga minta program yang ditawarkannya diadopsi pemerintah.

Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan program yang ditawarkan adalah soal kemandirian pangan dan ketahanan energi. Kalau usulan itu diterima, Gerindra menyatakan siap bergabung ke pemerintah. Bahkan, partainya siap menugaskan kader terbaiknya untuk membantu melaksanakan tugas tersebut.

Baca juga : Diam-diam Ajukan Kasasi ke MA, Prabowo Diledek Yusril

Sebaliknya, kalau tawarannya itu ditolak, partainya akan mantap menjadi oposisi. Sufmi menegaskan, usulan program itu tidak berkaitan dengan bagi-bagi kursi jabatan di pemerintah. “Kalau itu semua diakomodasi, artinya ya (Gerindra) di dalam (koalisi pendukung pemerintah). Kalaupun di luar, ya dengan kritik membangun,” kata Dasco, usai mengikuti Rapat Dewan Pembina.

Permintaan jatah kursi ketua MPR tadi bikin partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf tak rela. Salah satunya diperlihatkan Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily. Mantan aktivis Ci- putat ini menganggap Gerindra ngelunjak. Seperti pepatah, sudah dikasih hati malah minta ampela.

“Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekedar bagi-bagi kursi. Kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama di dalam KIK (Koalisi Indonesia Kerja),” ujar Ace, kepada wartawan, Jumat (19/7). 

Di mata Ace, Gerindra tak berhak mendapatkan kursi ketua MPR. Yang berhak adalah Golkar, sebagai partai pemenang kedua perolehan kursi dalam Pemilu 2019. “Rasionalisasi politiknya jelas. Kalau PDIP dapat kursi ketua DPR, ya Golkar sebagai pemenang kedua dapat kursi ketua MPR. Itu logis saja,” kata Ace.

Baca juga : Bertemu Jokowi Bulan Ini, Apa Prabowo Mau Minta Pulangin Rizieq?

Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, tak kalah galak. Kata dia, sebagai partai yang kalah dalam Pemilu, Gerindra harusnya mawas diri. Dengan lapang dada mau memposisikan diri sebagai oposisi. Bukan malah minta-minta kursi. Karena begitulah logika dalam demokrasi. Dengan begitu, karakter dan identitas partai akan terlihat.

Toh, kata dia, menjadi oposisi pun masih bisa membantu pemerintah dengan melakukan kritik. “Yang ideal adalah partai yang menang akan memerintah dan siapa pun yang kalah mestinya menyiapkan diri untuk beroposisi. Ini yang ideal,” kata Karding, kepada wartawan, Jumat (19/7).

Karding mengingatkan, rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi kemarin jangan diartikan sebagai pembagian kekuasaan atau power sharing. Tapi semata-mata untuk menjaga persatuan. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.