Selesaikan Pendidikan di Lemhanas, Ini Jaminan Tri Adhianto untuk Kartu Sehat Bekasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Selama dua bulan penuh, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyelesaikan Program Pemantapan Pemimpin Daerah (P3DA) di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, yang berakhir pada (20/11).

Tri yang mendapat predikat sangat memuaskan, mengaku banyak mempelajari wawasan kebangsaan. Bekal itu diyakini semakin mengasah kemampuannya. Sehingga, ia semakin terasah untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat di daerahnya.

"Banyak hal saya pelajari disini, khususnya terkait dengan konsensus dasar bangsa, yang output-nya dapat membuat para kepala daerah lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan dan kebijakan,” ungkap Tri.

Baca juga : Pedagang Beras Cipinang dapat Kartu Sakti dari Bank DKI

Kebijakan yang telah diambil dalam waktu dekat ini adalah penganggaran Kartu Sehat (KS) Bekasi untuk tahun 2020. Menurut Tri, ini adalah wujud kepedulian pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warganya.

“Kita sudah anggarkan untuk KS pada 2020. Dengan terintegrasinya KS berbasis NIK, maka semakin membuktikan bahwa pemerintah daerah hadir untuk masyarakat, dalam hal pelayanan kesehatan. Apalagi, awal tahun depan, iuran BPJS  Kesehatan juga akan mengalami kenaikan," jelas Tri.

Seperti diketahui, sesuai Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019,  iuran BPJS Kesehatan bakal naik 100 persen per 1 Januari 2020.

Baca juga : Fakhri Husaini Pamit dari Timnas U-19, Ini Pesan untuk Bagus Kahfi

"Berlanjutnya program KS, tentunya akan membantu peserta BPJS Kesehatan yang kesulitan membayar iuran. Jangan sampai, warga yang tidak mampu bayar jadi terlantar. Karena itu, KS jadi bagian dari solusi menunjang program pusat,” tandasnya.

Program P3DA yang digelar Lemhanas, bertujuan untuk memantapkan pimpinan daerah yang berintegritas, berkarakter, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, serta terampil dalam memecahkan masalah pembangunan nasional di tingkat daerah.

Selain itu, pimpinan daerah juga dididik untuk memahami empat konsensus dasar bangsa, memiliki cakrawala pandang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional.

Baca juga : Ombudsman: Selain Pendidikan Digital, Pembangunan Gedung Sekolah Juga Penting

Kegiatan ini berlangsung selama dua bulan, sejak 24 September 2019 hingga 20 November 2019. Pada tahun ini, P3DA diikuti 41 orang yang terdiri dari 17 orang bupati, 11 wakil bupati, 1 wali kota, 3 wakil wali kota, 6 ketua DPRD dan 1 ketua Sekretariat Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.