Ombudsman: Selain Pendidikan Digital, Pembangunan Gedung Sekolah Juga Penting

RM.id  Rakyat Merdeka - Ombudsman meminta ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, untuk memerhatikan perbaikan dan juga pembangunan gedung sekolah yang masih kurang. Hal ini untuk menjalankan kebijakan zonasi dan melengkapi fasilitas sekolah, seperti komputer dan internet. Apalagi untuk daerah terpencil dan desa termasuk juga kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Jadi, bukan hanya pendidikan digital. Tetapi juga perlu diperhatikan fasilitas dan prasarana sekolah," ujar Anggota Ombudsman, Ahmad Suadi, di Jakarta, Kamis (31/10). 

Ombudsman selama ini menampung keluhan dari masyarakat, soal kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Menurut Ahmad Suadi, tiap tahun selalu masuk keluhan masyarakat mengenai sistem zonasi. 

Baca juga : Kembangkan Inovasi Pendidikan, Alasan Jokowi Pilih Nadiem

Ahmad Suadi menambahkan, tidak hanya sistem zonasi. Masyarakat mengeluh dengan kebijakan pemerintah yang memaksa siswa untuk melakukan ujian nasional menggunakan komputer pada siswa yang sekolahnya belum punya fasilitas komputer atau di daerah terpencil yang belum ada jaringan internet. Alhasil, siswa dari daerah terpencil harus menumpang ke sekolah lain untuk melaksanakan ujian nasional. 

"Ada juga daerah yang belum terjangkau internet karena di daerah 3T. Untuk ujian harus menumpang di sekolah lain. Ini memprihatinkan ya. Apalagi alokasi dana pendidikan di APBN sudah sedemikian besar," ujarnya.

Di kesempatan lain, Prof Emil Salim, ahli ekonomi dan Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup era Soeharto, mengatakan, pendapatan negara harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh banyak masyarakat. Utamanya pendidikan.

Baca juga : BNI dan Grab Jalin Kerjasama Digital Financial Solution

Emil Salim memberi contoh bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan surplus dari kenaikan neraca minyak bumi yang terjadi pada tahun 70-an untuk pembangunan sekolah-sekolah di desa dan daerah tertinggal. Menurut dia, Presiden Soeharto pada waktu itu langsung terjun ke lapangan dan mengatakan harus membangun sekolah-sekolah itu supaya terjadi pemerataan pada masyarakat, terutama SD Inpres. 

"Masyarakat tahu mereka harus sekolah tetapi pada waktu itu belum ada gedung sekolah. Saat gedung-gedung sekolah selesai dibangun, semangat untuk sekolah tinggi dan tercapailah pemerataan," ujar Emil Salim.

Keberhasilan SD Inpres ini bahkan mengantarkan ekonom asal Amerika Esther Duflo meraih nobel. Penelitian Duflo diterbitkan di Agustus 2000 dengan judul, Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment.

Baca juga : Amankan Pelantikan Presiden, KSAD Kerahkan Seluruh Kekuatan

Dalam abstraksinya, ia menjelaskan penelitian ini berbasis pada realita yang terjadi di Indonesia tahun 1973 dan 1978. Saat itu, Indonesia membangun lebih dari 61.000 SD Inpres. Dalam risetnya, ia menunjukkan bahwa pembangunan SD Inpres menyebabkan peningkatan pendidikan dan pendapatan di Indonesia. [KW]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.