DPRD Minta Pemprov DKI Kebut Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

RM.id  Rakyat Merdeka - Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta tercatat sebanyak 28 Rukun Tetangga (RT) di sembilan Kelurahan terendam banjir akibat luapan dari Kali Ciliwung, Senin (3/3/2025) pagi, sejak pukul 04.00 WIB.

Menurut Yuke, Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kali Ciliwung memilik fungsi utama dalam sistem drainase Jakarta.

Namun Kali Ciliwung memiliki peran utama dalam sistem drainase Jakarta, tetapi kapasitasnya semakin terbatas karena sedimentasi, penyempitan aliran, serta kurangnya upaya percepatan normalisasi.

Sehingga intensitas hujan yang tinggi menyebabkan kiriman air dari wilayah hulu yakni Bogor dan Depok yang masuk melalui Kali Ciliwung meningkat drastis.

Baca juga : Wagub Rano Tinjau Puluhan Pengungsi Korban Banjir Luapan Kali Ciliwung

Sementara, aliran air menuju laut terhambat dikarenakan kapasitas sungai yang tak mencukupi. Akibatnya, air meluap ke permukiman di sekitarnya dan menyebabkan genangan di berbagai titik.

“Untuk mengatasi hal itu,Pemprov DKI harus mempercepat pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung yang hingga kini masih menyisakan 17,7 km yang belum selesai,” ujar Yuke saat dihubungi, Senin (3/3/2025).

“Kami di Komisi D DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal upaya percepatan normalisasi Kali Ciliwung dan memastikan Pemprov DKI mengambil langkah-langkah strategis dan terukur agar permasalahan ini tidak terus berulang setiap musim hujan,” tambah dia.

Lebih lanjut, sambung Yuke, proses normalisasi Kali Ciliwung lamban karena terkendala pembebasan lahan. Sehingga penanganannya masih belum menemukan titik kesepakatan antara warga terdampak dengan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga : 38 RT di Jakarta Kebanjiran Dampak Kali Ciliwung Meluap

“Koordinasi dengan warga terdampak harus diperkuat agar proses ini tidak terus tertunda,” tambah Yuke.

Selain itu, Yuke meminta Pemprov DKI agar memperbanyak kolam retensi, sumur resapan, serta embung di sekitar daerah aliran sungai.

Tujuannya meningkatkan infrastruktur pengendali banjir dan menjadi penampung air sebelum masuk ke Kali Ciliwung.

“Operasional pompa air harus ditingkatkan, terutama di daerah yang menjadi titik kritis luapan Ciliwung seperti Kampung Melayu, Bukit Duri, dan Manggarai,” kata Yuke.

Baca juga : Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Gercep Tanggapi Aduan Warga Di Aplikasi JAKI

Yuke menegaskan, luapan Kali Ciliwung bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI. Namun, peran pemerintah pusat serta daerah penyangga, seperti Bogor dan Depok, juga punya andil besar menangani permasalahan tersebut.

“Pengelolaan air di hulu harus diperbaiki dengan membangun lebih banyak waduk serta menata ulang kawasan resapan air agar aliran ke Jakarta lebih terkendali,” tukas dia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.