Larang Pungli, Gubernur Pramono Bakal Sentil Sekolah Yang Tarik Uang Kelulusan

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas sekolah-sekolah di Jakarta yang melakukan pungutan liar menjelang kelulusan siswa. 

Pernyataan ini disampaikan Pramono usai menghadiri Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Balai Kota DKI Jakarta. sebagai respons terhadap laporan adanya pungutan hingga Rp1,2 juta per siswa di salah satu SMA Negeri di Jakarta.

Baca juga : Gubernur Pram: Belum Ada Usulan Kenaikan Tarif Transjakarta

"Yang pertama kami akan melakukan pengecekan, saya sekarang baru dengar ini. Jadi pungutan-pungutan yang tidak atau belum mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan tentunya tidak akan kami izinkan," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Gubernur menekankan bahwa setiap bentuk pungutan di sekolah, apalagi yang dilakukan menjelang kelulusan, harus lebih dulu mendapatkan persetujuan resmi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta. Ia tidak membenarkan tindakan sepihak dari pihak sekolah, apalagi jika tanpa dasar atau landasan hukum yang jelas.

Baca juga : Gubernur Pramono Minta Kader PDI Perjuangan Berani Kritik Keras Pemprov DKI

"Sehingga dengan demikian, kalau ada yang melakukan pungutan di luar hal yang telah disepakati, kami secara resmi akan memberikan teguran kepada siapa pun yang melakukan itu," tambahnya.

Pramono juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan sekolah gratis untuk memperluas akses pendidikan yang merata, terutama di wilayah yang membutuhkan. Ia menyatakan, rencana ini termasuk pemberian subsidi kepada sekolah swasta di daerah-daerah tertentu yang dihuni oleh warga tidak mampu.

Baca juga : Pelamar PJLP Membludak Di Balai Kota, Gubernur Pram Minta Kelurahan Proaktif

"Yang kedua, untuk sekolah gratis kami akan kaji mendalam dan kami segera akan melakukan percontohan di daerah-daerah sekolah swasta di daerah-daerah yang memang membutuhkan, terutama bagi warga yang tidak mampu," tambahnya.

Kebijakan ini merupakan langkah serius Pemprov DKI dalam mendorong pendidikan yang inklusif, adil, dan bebas dari praktik-praktik pungli yang kerap membebani orang tua siswa, khususnya di masa transisi kelulusan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.