Gubernur Pramono Dorong Transparansi Dan Reformasi Tata Kelola

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meneken komitmen antikorupsi untuk memperkuat pengawasan serta reformasi tata kelola pemerintahan di Jakarta.

Komitmen itu dilakukan saat Rapat Koordinasi Penjagaan Korupsi yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan DPRD di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025).

Rapat koordinasi ini dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Gubernur Pramono menyatakan, langkah konkret yang diambil Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem tata kelola yang bersih dan transparan adalah kunci utama pencegahan korupsi.

“Jakarta dalam bentuk komitmen apa yang dilakukan adalah membangun sistem,” kata Pramono. 

Salah satu pembenahan yang disorot adalah penyelesaian berbagai persoalan administratif yang sebelumnya mandek bertahun-tahun, seperti KLB (Keterangan Layak Bangunan) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Baca juga : KPK Duga Uang Korupsi Dana Operasional Gubernur Papua Digunakan Beli Private Jet

“Paling lama itu KLB, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Sekarang bisa diselesaikan dalam waktu minggu,” ujarnya.

Sebagai bagian dari agenda koordinasi KPK di wilayah dua, mencakup DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.

Pramono menyatakan, reformasi sistem pelayanan publik akan membuka ruang percepatan pembangunan, terutama karena proyek-proyek seperti KLB yang sebelumnya tertunda tidak masuk dalam APBD.

“Kalau itu bisa dilakukan saya yakin Jakarta akan mempunyai modal untuk membangun,” katanya.

Gubernur Pramono menegaskan, dirinya telah mengajak aparat penegak hukum untuk langsung mengawasi setiap proses pembangunan.

“Saya sudah datang ke Kejaksaan, saya sudah datang ke KPK, kami meminta untuk semua hal yang berkaitan dengan proses pembangunan yang ada di Jakarta diawasi sepenuhnya,” jelasnya.

Baca juga : Jakarta Menuju Kota Bisnis Internasional

Dia juga menyebutkan, saat ini unsur KPK dan Kejaksaan telah berada di dalam struktur pengawasan Pemprov DKI.

“Tim internal kan sudah ada inspektorat. Jadi kami lebih merasa nyaman kalau kemudian diawasi secara langsung,” tambahnya.

Menanggapi besarnya APBD DKI Jakarta yang mencapai puluhan triliun rupiah, Pramono menekankan, transparansi adalah kunci utama untuk mencegah korupsi.

“Seperti yang saya sampaikan dan kami sudah berkonsultasi dengan KPK maupun kejaksaan transparansi itu menjadi kata kunci,” ungkapnya.

Menurutnya, karena transparansi itulah penerimaan pajak di Jakarta kini telah mencapai lebih dari 50%.

“Dua minggu yang lalu 47 persen, teman-teman juga dengar sendiri,” ujarnya.

Baca juga : Menkop Gandeng KPK Awasi Kopdes Merah Putih, Biar Transparan Dan Kredibel

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa peran KPK dalam pencegahan korupsi tetap berjalan sesuai amanat undang-undang.

“KPK mempunyai tugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk pencegahan dan penindakan,” kata Johanis.

Dia juga menyampaikan bahwa KPK kini aktif berkolaborasi dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

"Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya agar semua yang dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan," tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.