Tindak Lanjut Aduan JAKI Butuh Verifikasi Berlapis

 Sebelumnya 
Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah memberikan teguran keras berupa surat peringatan kepada Kepala Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Mampang Prapatan beserta jajaran terkait. 

Bernad berjanji, pengawasan internal akan diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. “Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, termasuk penanganan parkir liar, melalui operasi rutin seperti angkut jaring dan operasi cabut pentil,” ujarnya. 

Dia menambahkan, mekanisme penanganan aduan melalui JAKI, selama ini dilakukan berjenjang dari tingkat Provinsi hingga Kecamatan. “Kejadian ini menjadi evaluasi penting untuk memperkuat sistem pengawasan,” katanya. 

Baca juga : Liverpool Vs PSG, Kenangan Comeback Bersejarah

Bernad juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif menjaga ketertiban, khususnya terkait parkir dan lalu lintas. “Setiap aduan ditangani secara cepat, tepat, dan akuntabel,” tandasnya. 

Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu, kejadian berulang ini bukan lagi sekadar ulah oknum. “Jika kasus seperti ini berulang di instansi berbeda, maka bukan lagi soal oknum. Ini sudah masalah sistem,” tegas Kevin, Minggu (11/4/2026). 

Kevin mengingatkan, JAKI seharusnya menjadi jembatan kepercayaan antara warga dan Pemerintah. Namun, jika penanganan laporan dimanipulasi, maka akan merusak kredibilitas Pemprov DKI. 

Baca juga : Sinner Rebut Takhta Petenis No.1 Dunia

“Jangan sampai JAKI berubah dari alat solusi menjadi alat kamuflase. Warga butuh penyelesaian, bukan laporan yang dipoles agar terlihat selesai,” tandasnya. 

Kevin menegaskan, penanganan kasus tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi kepada petugas lapangan. 

Dia mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai birokrasi. “Harus jelas, siapa yang mengerjakan, siapa yang mengawasi, dan siapa yang meloloskan laporan itu,” sarannya. 

Baca juga : Berunding 21 Jam, AS-Iran Gagal Islah

Kevin juga mendorong Inspektorat DKI Jakarta melakukan investigasi lintas instansi, termasuk mengevaluasi peran Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) hingga unit pengawasan internal. 

Kevin juga mengusulkan penerapan sistem verifikasi berlapis dan audit berkala, serta penggunaan teknologi secara tepat. “Teknologi itu untuk membantu, bukan menutupi. Kalau dipakai untuk manipulasi laporan, sangat berbahaya,” ingatnya. 

Kevin juga mengingatkan, kepercayaan publik sangat mahal. “Karena itu, Pemerintah harus hadir dengan kejujuran dan tindakan nyata,” tegasnya. [DRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.