Mustolih Siradj: Berisiko Menuculkan Kesenjangan Jemaah

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggulirkan sistem perebutan tiket haji atau belakangan diistilahkan war tiket haji menjadi sorotan. Wacana ini muncul sebagai upaya mencari jalan keluar dari panjangnya antrean haji hingga puluhan tahun.

Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau biasa disapa Gus Irfan dalam Pembukaan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, Rabu (8/4/2026).

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.

“Bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian Haji, apakah perlu antrean yang begitu lama?, Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana, kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH?” ujar Gus Irfan.

Baca juga : Dahnil Anzar Simanjuntak: Tidak Akan Ganggu Kuota Jemaah Reguler

Dia menjelaskan, sebelum ada BPKH, tidak ada antrean. Waktu itu, kata dia, Pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji untuk membayar. “Semacam war tiket,” tambah Gus Irfan.

Dia pun melempar pertanyaan, apakah perlu memikirkan hal seperti itu lagi. Menurut dia, ini bukan hal yang gampang untuk diputuskan.

“Tapi sebagai sebuah wacana, tentu bisa sah-sah saja untuk kita pikirkan,” kata dia.

Ternyata, wacana dengan istilah war tiket haji ini langsung menjadi sorotan. Pasalnya, dikaitkan dengan war tiket konser atau semacamnya.

Baca juga : DPR: Industri Elektronik Lakukan Rekayasa Desain

Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, apa yang disampaikan oleh Gus Irfan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Haji dan Umrah itu merujuk pada arahan Presiden Prabowo terkait upaya memperpendek antrean.

Dia menambahkan, dalam konteks itulah muncul perumpamaan seperti war tiket sebagai gambaran tentang kesiapan yang langsung terkonversi menjadi keberangkatan.

"Kita coba sederhanakan di ruang publik dengan istilah 'war tiket'. Ini hanyalah perumpamaan komunikasi, bukan konsep kebijakan yang berdiri sendiri," ujar Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/4/2026).

Dia menambahkan, wacana yang berkembang hari ini harus dilihat sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk memperbaiki dan mencari solusi terbaik. Karena, lanjut dia, haji tidak hanya dilihat sebagai layanan publik, tetapi amanah besar umat, bangsa, dan negara.

Baca juga : Lagi, BGN Suspend Ratusan SPPG Tidak Penuhi Standar

"Sudah seharusnya kita jaga dengan keberanian untuk menghadirkan ruang diskusi, mengevaluasi, dan kebijaksanaan untuk memperbaiki," lanjut Dahnil.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji Mustolih Siradj menilai, wacana war tiket haji ini harus dikaji lebih dalam oleh Kemenhaj. Meskipun, kata dia, wacana ini sekadar ide spontan yang disampaikan oleh Menteri Haji saat berpidato.

"Perlu dilakukan uji coba untuk mengukur efektivitas, kendala, dan tantangan menggunakan sistem war tiket haji ini," ujar Mustolih Siradj, Sabtu (11/4/2026).

Untuk mengetahui penjelasan dari Mustolih Siradj, berikut wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.