Percepatan Penanganan Sampah, DPRD Jakarta Dorong Penguatan Di Sektor Hulu

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) lebih agresif dalam melakukan penanganan sampah di sektor hulu hingga menengah. Pasalnya, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) masih membutuhkan waktu lama, sementara timbulan sampah mencapai ribuan ton per hari.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan, Jakarta tak boleh bergantung pada proyek pengolahan sampah di hilir. Menurutnya, penanganan dari hulu hingga menengah harus diperkuat, melalui sosialisasi pemilahan sampah langsung dari rumah tangga. 

“Kita harus lebih dalam lagi, bagaimana menyelesaikan persoalan sampah di hulu. Pemerintah harus memperluas cakupan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/5/2026). 

Di sektor menengah, lanjut Yuke, pihaknya menyoroti optimalisasi fasilitas pengolahan sampah yang sudah ada, mulai dari TPS 3R, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, hingga Refuse Derived Fuel (RDF) dan instalasi biogas. Dia menegaskan, persoalan sampah Jakarta tak akan selesai hanya dengan pembangunan fasilitas besar, jika sistem pengelolaan di tingkat bawah masih lemah.

Baca juga : Kuota 30 Persen Caleg Perempuan, Golkar Dukung Putusan MK

“Kami ingin semua pihak membantu menangani masalah sampah di Jakarta. Meski belum bisa secara menyeluruh, minimal ada progres,” cetusnya. 

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan menambahkan, volume sampah Jakarta saat ini mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Sebab itu, penanganannya tak bisa hanya mengandalkan teknologi pengolahan di tingkat hilir. 

Menurut Judistira, kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah dari sumber merupakan faktor utama keberhasilan pengelolaan sampah di Ibu Kota. Karenanya, dia mengajak semua pihak terlibat aktif dalam proses tersebut. 

“Apa pun teknologinya, semahal apa pun, kalau tidak ada dukungan dari kita semua, termasuk masyarakat, tidak akan maksimal. Sampah perlu dipilah dari rumah atau dari sumber, dan hal itu memerlukan dukungan dari kita semua,” ucapnya. 

Baca juga : E-Commerce Bandel Bakal Dijatuhi Sanksi

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau menilai, kebijakan pilah sampah memang langkah tepat di tengah krisis sampah yang kian menumpuk. Namun, dia meminta Pemprov tidak menutup mata terhadap kondisi riil di lapangan yang masih jauh dari ideal. 

“Secara prinsip, itu langkah yang benar dan mendesak. Tapi, kalau kita bicara kesiapan seluruh warga, kita harus jujur, belum siap sepenuhnya,” kata Bun. 

Dia menegaskan, kebijakan yang ambisius berpotensi tersendat jika tidak diiringi kesiapan infrastruktur dan pemahaman masyarakat. Saat ini, menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami cara memilah sampah dengan benar. 

“Ini bukan sekadar soal aturan, tapi soal kebiasaan. Kalau edukasi lemah, program ini akan berhenti di atas kertas,” cetusnya. 

Baca juga : Kasus Eksekusi Lahan Di PN Depok, Sejumlah Hakim Diperiksa KPK

Lebih lanjut, Bun mengaku mengapresiasi langkah awal Pemprov DKI yang telah mengukuhkan ratusan kader Gerakan Pilah Sampah di Jakarta Utara. Dia meminta, upaya tersebut diperluas secara masif dan berkelanjutan, bukan sekadar seremoni. 

“Edukasi harus menyasar langsung ke lingkungan warga, mulai dari RT/RW, tempat ibadah, sekolah, hingga platform digital milik kelurahan, dengan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami. Anggaran sosialisasi harus benar-benar efektif, ada dampaknya, dan bisa diukur,” tandasnya. [OSP]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.