Kelas Menengah, Tolong Diperhatikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional mulai menghadapi tekanan yang semakin berat. Karena itu, Pemerintah diminta memberikan perhatian lebih kepada kelompok tersebut.

Pesan itu disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 tidak boleh hanya berfokus pada target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan daya tahan kelas menengah tetap terjaga. 

Misbakhun mengingatkan, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Keluarga kelas menengah juga mulai menghadapi situasi yang tidak mudah.

Baca juga : Angkanya Triliunan, Para Menteri Rame-rame Minta Tambahan Anggaran

"Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (12/6/2026). 

Untuk diketahui, beban kelas menengah semakin berat akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi dan suku bunga kredit. Di sisi lain, kelompok ini juga tidak memperoleh bantuan sosial sebagaimana masyarakat berpenghasilan rendah. 

Karena itu, menurut dia, pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kelas menengah merupakan motor konsumsi, investasi, pembelian rumah, hingga pembukaan usaha baru yang menciptakan lapangan kerja. 

Baca juga : Usul DPR Cegah Pemborosan, MBG Distop Sementara Di Masa Libur Sekolah

Sebaliknya, ketika kelas menengah mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan cepat dirasakan oleh dunia usaha maupun pasar tenaga kerja. 

"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," ujarnya. 

Misbakhun juga mengingatkan agar target penerimaan negara tidak dicapai dengan menambah beban masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak. Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. 

Baca juga : Pasar Respons Positif Kebijakan Ekonomi RI, Modal Asing Masuk 45,9 T

“Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," katanya. 

Senada dengan Misbakhun, Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi menekan daya beli kelas menengah. Menurutnya, kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling rentan karena tidak mendapatkan perlindungan seperti subsidi atau operasi pasar yang umumnya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. 

"Kelas menengah ini yang pasti terdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu," ujar Kanang di Jakarta, Jumat (12/6/2026). 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.