Dark/Light Mode

Keterbatasan Fiskal, Yuke Yakin Pembangunan Jakarta Tetap Berjalan Pada 2027

Sabtu, 25 Juli 2026 11:17 WIB
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike usai mengikuti pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Jumat (24/7/2026). Foto: DPRD DKI
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike usai mengikuti pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Jumat (24/7/2026). Foto: DPRD DKI

RM.id  Rakyat Merdeka - Keterbatasan ruang fiskal dalam APBD DKI Jakarta 2027 diharapkan tidak menghambat laju pembangunan di Ibu Kota. Di tengah kondisi anggaran yang lebih ketat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tetap memprioritaskan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Optimisme tersebut disampaikan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, usai mengikuti pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Jumat (24/7/2026).

Menurut Yuke, keterbatasan fiskal harus dijawab dengan penyusunan skala prioritas yang tepat, terutama pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

"Memang dengan keterbatasan fiskal yang ada, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air harus benar-benar memprioritaskan program yang paling berdampak bagi masyarakat," ujar Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu.

Yuke menjelaskan, kedua perangkat daerah tersebut memiliki sejumlah program strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari penataan trotoar, pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), hingga pengendalian banjir yang menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga : Pembangunan Daerah Terus Berjalan, Dasco dan Cucun Terima Dialog APKASI

Politisi yang akrab disapa Mbak Yuke itu juga meminta agar berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat reses dijadikan salah satu acuan utama dalam penyusunan anggaran.

Menurutnya, mayoritas keluhan warga masih berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan, saluran air, serta infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga dan Dinas SDA.

"Komisi D meminta perangkat daerah menyampaikan secara terbuka apabila terdapat kendala anggaran yang menyebabkan usulan masyarakat belum dapat diakomodasi. Dengan begitu, DPRD bisa membahas kemungkinan penyesuaian anggaran di Badan Anggaran," katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta tiga periode itu juga mengungkapkan, alokasi anggaran untuk Suku Dinas (Sudin) pada 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan penanganan jalan lingkungan dan saluran air di berbagai wilayah Jakarta masih cukup tinggi.

Karena itu, ia meminta perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah pengaduan masyarakat, serta tingkat urgensi persoalan di lapangan.

Baca juga : Kepercayaan Publik Dibangun Dari Data Akurat Dan Pelayanan Berkualitas

Selain itu, Yuke mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan utama Jakarta. Menurutnya, wilayah permukiman, kawasan padat penduduk, hingga daerah pinggiran juga harus memperoleh perhatian yang sama.

"Kami mengingatkan jangan sampai yang diprioritaskan hanya jalan-jalan besar atau kawasan pusat kota. Jalan lingkungan, saluran, penerangan, dan infrastruktur dasar di wilayah pinggiran juga harus menjadi perhatian karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," tegas legislator dari daerah pemilihan Jakarta Selatan tersebut.

Yuke mengatakan, Dinas Bina Marga, Dinas SDA, serta Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah telah memastikan penyusunan program dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, Komisi D akan kembali mencermati usulan tersebut secara lebih rinci pada pembahasan Rancangan APBD 2027 hingga tingkat program dan kegiatan.

"Yang kita bahas saat ini masih pada tahap KUA-PPAS. Nanti saat pembahasan RAPBD akan kita dalami lagi sampai ke rincian program dan penganggarannya sebelum dibahas di Banggar," ujarnya.

Baca juga : KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Pengembangan Kasus Suap Bea Cukai

Di tengah keterbatasan anggaran, Yuke mengajak semua pihak memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi Pemprov DKI Jakarta. Namun, ia optimistis pembangunan tetap dapat berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

"Dengan pengurangan anggaran yang cukup besar tentu akan ada dampaknya. Tapi kita patut bersyukur karena Jakarta masih bisa membangun, masih bisa survive, dan tetap melayani kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga tetap harus diperjuangkan, namun kita juga harus bersama-sama mencari solusi sesuai kemampuan anggaran yang ada," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.