Hanya Yang Punya Surat Tugas Yang Boleh Naik KRL

RM.id  Rakyat Merdeka - Warga yang biasa menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek atau commuter line, kini merasa bingung. Mereka antara takut dan butuh menggunakan transportasi massal tersebut. 
    

Takut karena sudah sudah ada enam orang penumpang KRL positif virus corona alias Covid-19. Tiga orang di Bogor dan tiga orang di Bekasi.   Tapi butuh  karena itu satu-satunya transportasi untuk bekerja ke Jakarta.
    

“Kalau tidak naik KRL, kudu naik apa untuk berangkat dan pulang  kerja,’’ kata Lidya, karyawan perusahaan swasta yang perusahaannya   boleh buka selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
     

Lidya yang tinggal di Bogor ini mengaku merasa bingung, antara takut dan butuh. Takut karena fakta teranyar soal enam penumpang KRL positif virus corona. Padahal, transportasi yang paling praktis dan murah adalah KRL.
     

"Jadi dilema kan. Kalau KRL nggak operasi, saya naik apa pulang pergi kerja. Sementara penumpang KRL banyak yang positif. Ini jadi sarana penyebaran virus," ujar perempuan yang bekerja di perusahaan bidang pangan ini.
     

Untungnya, jam masuk kerjanya agak siangan. Sehingga dia bisa menghindari jadwal pemberangkatan pertama yang biasanya padat penumpang. Namun, tetap saja khawatir ketularan. 
    

 Makanya, Lidya menyarankan, penumpang KRL dibatasi. Yang boleh naik hanya yang bawa surat tugas dari tempat kerjanya. 
   

 "Di tiap stasiun mestinya dicek para penumpang. Yang naik yang berkepentingan saja. Yang mendesak saja," ujarnya.
    

Lidya mengaku selama penerapan PSBB  tiap hari membawa surat tugas dari kantornya. Tapi petugas KRL tidak pernah mengeceknya. Ini artinya, siapa pun bisa naik moda angkutan massal tersebut.
    

Baca juga : Aturan Baru PSBB: Tak Punya Surat Tugas Dilarang Naik KRL

Pengguna KRL lainnya, Sarwendah, warga Bekasi, menyerahkan hal itu kepada pihak terkait. Kalau masih beroperasi, maka dia tetap menggunakan KRL untuk berangkat dan pulang kerja meski ada rasa khawatir tertular virus.
     

“Kalau KRL distop sementara, maka terpaksa mencari alternatif angkutan lainnya,’’ kata Sarwendah.    
      

Hal berbeda disampaikan pengguna KRL,
Andri yang meminta agar operasional commuter line dihentikan saja. Sebab, naik KRL tidak aman. Meski protokol kesehatan secara ketat dilakukan, masih terjadi penularan virus corona.
   

"Ada jaga jarak, pakai masker, diperiksa suhu, hand sanitizer dan sabun cuci di mana-mana tetap nyebar juga,’’ ujar Andri.
   

 Jika KRL dihentikan sementara,  dia bisa memakai kendaraan pribadi untuk berangkat kerja ke Jakarta dari Depok. “Biar deh pengeluaran tambah. Lagian jalanan sepi juga," akunya.
    

Seperti diketahui, penumpang KRL yang positif Covid-19 bertambah menjadi enam orang. Sebelumnya,  tiga penumpang positif Covid-19 saat diperiksa di Stasiun Bogor pada Senin (27/4) lalu. Tiga penumpang lagi diketahui positif Covid-19 ketika diperiksa di Stasiun Bekasi pada Selasa (5/5). Enam penumpang positif ini masuk kategori Orang Tanpa Gejala (OTG). Tidak ada gejala   terinfeksi Covid-19.
     

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengumumkan, dari 300 penumpang commuter line yang menjadi sampel uji swab PCR di Stasiun Bekasi, ada tiga orang yang dinyatakan positif Covid-19.
      

Usai hasil tes keluar, Pemkot Bekasi langsung menjemput ketiga orang itu untuk dibawa ke rumah sakit rujukan RSUD Kota Bekasi untuk diisolasi. 
    

"Salah satunya kami jemput dari tempat kerja di Jakarta, di kawasan Thamrin. Semuanya ada di rumah sakit jalani isolasi," ujar Rahmat.  
     

Baca juga : Para Kepala Daerah Optimis Bahan Pangan Cukup

Dia menjelaskan, ketiga orang itu setiap hari rutin naik KRL  untuk berangkat dan pulang dari  kantor. Tim medis tengah melacak siapa saja yang berinteraksi langsung dengan penumpang KRL positif Covid-19 tersebut.
      

Ditegaskannya, hasil ini membuktikan ada peluang besar penyebaran Covid-19 di KRL. Rahmat bersama kepala daerah Bogor, Depok, dan Bekasi bersepakat meminta pemerintah segera menghentikan operasional KRL untuk menekan angka Covid-19.
    

 Kesepakatan ini telah dilakukan saat rapat bersama secara daring, Selasa (5/5) lalu. Usulan tersebut juga didukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

       Dua Opsi
     
Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan, ada dua opsi kebijakan diusulkan oleh lima kepala daerah dalam rapat lalu.
     

Pertama, memberhentikan sementara KRL secara total. Jika opsi pertama diterima, pemerintah meminta perusahaan di setiap sektor yang dikecualikan menyediakan angkutan antar jemput karyawannya. 
      

Kedua, meminta operasionalisasi KRL dibatasi dengan lebih selektif dan diterapkan aturan yang lebih ketat. 
     

"Ada seleksi lebih ketat terhadap orang-orang yang masuk ke stasiun, misalnya, dengan menunjukkan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau ada yang hanya ingin sekadar main (jalan-jalan aja), tidak bisa," tegas Bima.
      

Mengenai penyediaan angkutan alternatif, pihaknya semaksimal mungkin akan menyiapkan moda transportasi dan berkoordinasi dengan organisasi angkutan darat. Surat rekomendasi para kepala daerah penyangga Ibu Kota Jakarta telah dikirim ke pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat. Surat rekomendasi dilampiri hasil tes swab terhadap 325 orang di Stasiun Bogor dan hasil tes swab terhadap 300 di Stasiun Bekasi.

Baca juga : Garuda Wajibkan Penumpang Bawa Surat Tugas dan Pernyataan Tak Mudik

Penumpang Diseleksi 
        

Bupati Bogor Ade Yasin melihat, penumpang KRL belum dibatasi dengan ketat. Masih banyak penumpang yang tidak punya urusan penting atau tak punya alasan jelas.
     

"Saya turun ke lapangan, masih banyak orang pulang pergi ke Jakarta dengan alasan tidak jelas," sebutnya.
     

Ade Yasin menyebutkan, kalaupun pemerintah tetap memutuskan KRL tetap beroperasi, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memperketat pembatasan penumpang KRL. Pemeriksaan diperketat atau seleksi penumpang dengan menunjukkan kartu identitas dan surat tugas tempat bekerja.
     

Diungkapkannya, pasien positif Covid-19 yang berdomisili di Kabupaten Bogor terpapar virus saat menggunakan KRL. Seperti kasus positif pertama di Bojonggede yang terpapar dari kereta. 
      

Menguatkan pernyataan tersebut, berdasarkan catatan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, wilayah dengan jumlah warganya paling banyak terinfeksi atau zona merah terdapat stasiun KRL, seperti Kecamatan Cibinong dan Bojonggede.
      

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan memutuskan tidak akan menghentikan operasional KRL commuter line selama PSBB diterapkan di Jabodetabek. 
    

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, KRL tetap beroperasi untuk melayani warga yang bekerja di sektor usaha yang tetap boleh beroperasi selama PSBB. 
    

Selama ini, lanjutnya, pengendalian sudah dilakukan dengan membatasi jumlah penumpang dan waktu operasional. KRL hanya boleh beroperasi pada pukul 05.00 sampai 18.00 WIB. Sementara jumlah penumpang dibatasi maksimal 35 persen dari kapasitas normal. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.