Sungai Tak Dinormalisasi, Empat Kecamatan Di Jakarta Sering Banjir

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah titik di empat kecamatan wilayah Jakarta Selatan dilanda banjir setelah diguyur hujan selama beberapa jam pada Sabtu (16/2) kemarin.

Kawasan ini dibutuhkan penanganan serius karena memiliki banyak dataran rendah. Selain itu masih banyak sungai di Jakarta Selatan yang belum tersentuh normalisasi. Banjir akibat hujan itu menyebabkan 44 RT di delapan RW di enam kelurahan di empat kecamatan Jakarta Selatan terkena banjir.

Kecamatan Kebayoran Baru, banjir terjadi di RW 03 dan RW 02 di Kelurahan Petogogan dengan tinggi air maksimal 50 sentimeter. Di Kecamatan Kebayoran Lama, banjir terjadi di RW 08 dan RW 10 di Kelurahan Cipulir dengan tinggi air maksimal 40 sentimeter. Kecamatan Mampang, banjir di RW 03 Kelurahan Kuningan Barat dengan tinggi air maksimal 40 sentimeter.

Baca juga : Ekonomi China Lesu, Ekspor Batu Bara Bakal Mengkeret

Banjir juga terjadi di Kecamatan Pancoran, yaitu di RW 04 Kelurahan Rawajati dan RW 05 Kelurahan Duren Tiga dengan ketinggian maksimal air 70 sentimeter. Kemudian di RW 09 Kelurahan Kalibata dengan ketinggian air maksimal 40 sentimeter.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni mengatakan, untuk Jakarta Selatan memang perlu penanganan serius. Sebab, masih banyak sungai di Jakarta Selatan yang belum tersentuh normalisasi. “Memang harus dinormalisasi. Dibuat turap atau sheet pilenya diperbaiki. Ini yang harus diambil langkah-langkah supaya itu tidak terulang banjir,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Ghoni meyakini, dengan nor- malisasi saluran maupun sungai, maka debit air yang melintasi Jakarta Selatan dapat cepat mengalir ke hilir tanpa hambatan. Hingga saat ini,masih ada sejumlah kali yang membutuhkan normalisasi. Sebagai contoh Kali Grogol dan Kali Krukut. “Kalau kali-kali itu tidak dinormalisasi, mustahil banjir di Jakarta Selatan bisa terkendali, tidak akan mengurangi banjir,” ungkapnya.

Baca juga : Tarik Pasukan Dari Suriah, Trump Dipuji Dan Dikritik

Anggota Komisi D lainnya, Tandanan Daulay menyarankan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera melakukan pembebasan lahan di sekitar bibir sungai untuk dilanjutkan pemasan- gan saluran penghubung (PHB) yang melintas disepanjang 13 Sungai DKI Jakarta.

Menurut Daulay, penerapan tersebut harus diselaraskan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pelaksanaan teknis fisiknya. “Kalau semua itu terlaksana, saya yakin genangan-genangan banjir itu bisa teratasi dengan baik,” tandasnya.

Tak Ada Normalisasi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah mengatakan, normalisasi ini tidak masuk dalam APBN 2019. Sebab, pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum selesai.

Baca juga : Menteri Pertanian, Amran Sulaiman: Pelibatan TNI Di Sektor Pertanian Perlu Dilanjutkan

Selain itu, lanjutnya, perlu adanya penyesuaian konsep normalisasi dari BBWSCC dengan konsep yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Kalau diajukan di APBN 2019 sudah enggak terkejar lagi. Visinya harus disamakan dulu. Kita rencananya akan sama- sama meninjau ke lapangan. Mana yang bisa dikombinasikan (naturalisasi) dengan normalisasi,” kata Bambang.

Karena hal itu, pihaknya tidak dapat melakukan normalisasi bila pembebasan lahan belum selesai. “Kalau masih sedikit (pembebasan lahan) kan tanggung. Kalau sudah banyak, baru,” ucapnya. Tak hanya itu, tambah Bambang, bila ingin melanjutkan naturalisasi sungai, diperlukan perelokasian warga yang tinggal di bantaran. “Jadi kalau menurut saya, rumah-rumah di bantaran itu harus bebas. Kalau nggak nanti terbawa arus banjir,” ujarnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.