Caleg Perempuan Suarakan Perlindungan Dan Perwakilan Perempuan Di Parlemen

 Sebelumnya 
Para panelis menagih janji para caleg perempuan untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS).

Sebagai pengingat, kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat signifikan, mencapai 348.446 kasus (Komnas Perempuan, 2018) dan hal ini kian diperburuk oleh munculnya kebijakan-kebijakan diskriminatif yang melahirkan intoleransi di masyarakat; dari 421 kebijakan diskriminatif, 333 menyasar langsung pada perempuan.

Panelis juga mengingatkan agar para caleg perempuan mendorong kebijakan yang ramah kaum disabilitas. Christina Aryani representasi dari Golkar, menyampaikan visi-misinya, “Kelompok yang tak bisa bersuara untuk kepentingannya harus kita suarakan.”

Baca juga : Ketua KPSN Tolak Undangan VIP Piala Presiden

Ia juga menolak RUU yang rentan mengriminalisasi perempuan, vokal mendorong stop perkawinan anak yang menjadi sumber dari putaran kemiskinan, dan diskriminasi ke perempuan dengan mencontohkan kasus Baiq Nuril.

“Tak semua perempuan beruntung mengenyam pendidikan. Vocational Training akan saya gagas.” Tambahnya untuk membentuk tenaga kerja produktif agar tak berketerampilan rendah. Nadhila Chairannisa dari PKB dan sebagai caleg termuda, mengatakan isu perempuan akan diatasi melalui pendidikan.

"Pemikirannya tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, harus ada pelatihan yang komplit,"tambahnya.

Baca juga : Perlintasan Rel KA Biang Kerok Kemacetan Di Kawasan Lenteng Agung

Sonya Hellen sebagai panelis, mempertanyakan ke-tujuh caleg untuk merespon sejauh mana memahami RUU P-KS dan mengingatkan para caleg tentang RUU PRT yang sudah 15 tahun mangkrak.

Ani Sutjipto juga menambahkan dalam dialog, tentang representasi caleg perempuan agar lebih substantif, tak untuk sekadar pemenuhan kuota. Dan Murhayati yang mendorong pembuatan kebijakan yang sensitif dan responsif bagi disabilitas.

Menanggapi ragam hal itu, Caleg Dian Islamiati Fatwa dari Partai PAN, menukas “Saya melihat soal perlindungan perempuan dari kekerasan adalah persoalan kita bersama dan harusnya menjadi agenda semua partai. Kenyataannya, banyak caleg perempuan yang bekerja pada isu perempuan tapi tak di ukung partai lainnya. Tidak semua partai ingin meloloskan perundang-undangan responsif gender.”

Baca juga : BI Perkuat Peran Kantor Perwakilan Di Luar Negeri

Misiyah, Direktur Eksekutif KAPAL Perempuan sebagai panelis, memberikan tanggapan dan pesan penting “Pentingnya peran aktif caleg perempuan yang nanti terpilih untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keberanian untuk menangani masalah-masalah perempuan dan berhadapan dengan konservatisme yang saat ini makin menguat dan  mengungkung perempuan," pungkasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.