Kembali Berlakukan PSBB Ketat, Anies Rapat dengan Kepala Daerah Penyangga

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya menarik rem darurat, dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai Senin 14 September 2020.

Ini otomatis menggantikan PSBB transisi yang sudah berkali-kali diperpanjang sejak awal Juni lalu. Saat PSBB ketat, hampir seluruh aktivitas dibatasi. Sejumlah pihak pun meminta Pemprov DKI Jakarta membatasi akses keluar masuk dari dan menuju ke Ibu Kota Jakarta. Kalau perlu, Anies benar-benar total mengisolasi Ibu Kota Jakarta.

Baca juga : Situasi Genting, Anies Tarik Rem Darurat

Kini, Anies tengah berkoordinasi dengan para kepala daerah penyangga. Di antaranya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, Wali Kota Depok, Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang, dan Wali Kota Tangerang Selatan.

"Siang ini akan rapatkan tentang pelaksanaan PSBB sehingga pelaksanaannya bukan hanya di Jakarta, tapi kita sinkronkan. Nanti hasilnya akan kita sampaikan," sebut Anies di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9).

Baca juga : Pengamat: Kepala Daerah Idealnya Bebas Cacat

Wali Kota Bogor Bima Arya pun mengamini, rapat membahas dan mempelajari rem darurat PSBB total yang akan diterapkan di DKI Jakarta Senin nanti. "Siang ini kita rapatkan dan pelajari semua data. Kepala daerah Bodebek rapat via Zoom dengan Gubernur DKI dan Jabar," ujarnya, Kamis (10/9).

Namun begitu, dia masih enggan berkomentar soal keputusan PSBB total yang baru diambil Pemprov DKI Jakarta itu. "Hasil rapat nantinya juga akan memutuskan, terkait kemungkinan wilayah Bodebek mengikuti PSBB Total DKI Jakarta atau tidak," imbuhnya.

Baca juga : KPK Paksa Calon Kepala Daerah Teken Pakta Integritas

Sebelumnya, saat konpers soal rem darurat, Anies menyebut, butuh kerjasama untuk membatasi pergerakan warga keluar masuk Ibu Kota Jakarta. "Idealnya kita bisa membatasi pergerakan keluar Jakarta hingga minimal. Tapi kenyataannya ini tidak mudah ditegakkan hanya oleh Jakarta saja. Butuh koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dengan Kemenhub dan tetangga-tetangga kita di Jabodetabek. Karenanya kami akan segera berkoordinasi," tandasnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.