Musim Hujan Datang, Ketua DPRD DKI Bicara Pansus Banjir

RM.id  Rakyat Merdeka - Musim hujan segera tiba. Jakarta pun dibayang-bayangi ancaman banjir. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melihat, persiapan Pemprov DKI menghadapi banjir tidak matang. Atas hal itu, Pras menggaungkan wacana Pansus Banjir di DPRD DKI.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga Oktober 2020. Curah hujan akan lebih tinggi dan basah dibanding tahun sebelumnya. 

Baca juga : Ikut Berduka, Jokowi Kenang Sekda DKI Sebagai Rekan Kerja Yang Baik

Pras menilai, Pemprov DKI lamban dalam mengantisipasi masalah ini. Dia melihat, selama ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya bekerja saat banjir sudah terjadi. "Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," kata Pras, Senin (28/9).

“Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” tambah politisi PDIP ini.

Baca juga : Firli Masih Bisa Bernapas Lega

Pras mengatakan, sejak beberapa tahun lalu, mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan, di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir. “Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus Banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini,” ujarnya.

Daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga September 2020 tercatat sebanyak 82 kelurahan, naik dari posisi awal tahun yang berjumlah 56 kelurahan. Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, menurut Pras, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar. Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.

Baca juga : Dubes Djauhari Oratmangun Jajaki Kerja Sama Industri Ban dengan China

"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di Kawasan Menteng, Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," ungkap Pras.

Selain pengawasan, Pras mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman tersebut dialokasikan untuk 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas. Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. "Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosedur untuk penanggulangan banjir," tuturnya. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.