Pemprov DKI Harus Gercep Antisipasi Banjir

RM.id  Rakyat Merdeka - Ancaman banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta, membuat warga Ibu Kota cemas. Apalagi, saat ini kita tengah dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19. Jangan sampai, muncul klaster baru penularan virus.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim, akan terjadi hingga Oktober 2020. Curah hujan akan lebih tinggi dan basah dibanding tahun sebelumnya.

Terkait hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengingatkan Pemprov DKI Jakarta, agar segera gercep alias gerak cepat untuk mengantisipasi banjir.

Baca juga : Pemprov Kudu Tegas Disiplinkan Warganya

"Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari. Harus menyiapkan mitigasi banjir. Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Ini menyangkut kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (28/9).

Hingga September 2020, daerah rawan banjir di DKI Jakarta ada di 82 Kelurahan. Jumlah ini naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan.

Pras menilai, pengawasan pada program revitalisasi trotoar harus ditingkatkan. Dia bilang, revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro malah mengakibatkan penyumbatan tali air, sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.

Baca juga : Putuskan PSBB, Pemprov DKI Harus Siapkan Bansos Lagi

"Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng, Jalan Diponegoro. Penyebabnya antara lain karena pelebaran trotoar yang kurang memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Jadi, tolong diperhatikan lagi pengawasannya," ungkap Pras.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman tersebut dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021, dengan beberapa program prioritas.

Anggaran tersebut tak hanya digunakan untuk menangani banjir, tetapi juga sejumlah program lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Baca juga : Putri Eks Dirjen Imigrasi Diperiksa Terkait Kasus Jaksa Pinangki

"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosedur untuk penanganan banjir," pungkas Pras. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.