Suntikan Dana Untuk BUMD Dipangkas

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 DKI Jakarta turun sebesar Rp 24 triliun menjadi Rp 63,23 triliun. Akibat penurunan itu, sejumlah program akan dipangkas.

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI masih membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan, total anggaran dalam KUPA-PPAS tahun 2020 sebesar Rp 63,23 triliun. Anggaran ini berubah dari yang semula Rp 87,95 triliun pada penetapan APBD 2020.

Dia mengungkapkan, untuk menyesuaikan anggaran itu, Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan dipangkas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro), berubah dari Rp 2,7 triliun menjadi Rp 1,3 triliun.

Kemudian, Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Jaya hanya mendapat PMD Rp 240 miliar dari yang sebelumnya Rp 516,7 miliar. Kemudian, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, berubah dari 337 miliar menjadi Rp 162 miliar.

Baca juga : Demi Tingkatkan Pelayanan Publik, KAI Access Terus Dikembangkan

Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PMD berubah dari Rp 1,37 triliun menjadi Rp 950 miliar.Yang terakhir, PD Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya, PMD-nya menjadi Rp 3 miliar.

Menurut Gilbert, saat ini KUPA-PPAS 2020 telah selesai dibahas per komisi, dan mulai masuk ke Badan Anggaran (Banggar).

“Saat ini masuk ke KUPA dan kita menunggu Paripurna untuk tanda tangan nota kesepahaman tersebut, biar jadi Peraturan Daerah (Perda),” kata dia.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengungkapkan, dewan mengkritisi usulan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam pembahasan KUPAP- PAS Perubahan APBD 2020 Banggar DPRD DKI menemukan sejumlah program yang tidak krusial sebagai upaya penanganan atas dampak pandemi Covid-19 dalam program PEN.

Baca juga : Tepuk Tangan Untuk Menag

Setidaknya ada enam program yang diusulkan. Di antaranya peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah.

Kemudian peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan (Taman Ismail Marzuki/TIM) dan peningkatan infrastruktur Olahraga (Jakarta International Stadium/JIS).

Keenam prioritas program tersebut akan segera dieksekusi Pemprov DKI dalam fase APBD-P 2020, setelah mendapat dana stimulus Pemerintah Pusat untuk pemulihan ekonomi daerah hingga melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas di tahun 2020 hingga 2021 dengan total anggaran sebesar Rp 12,5 triliun.

Pemprov DKI, menurutnya, perlu memperhatikan dampak sosial masyarakat yang mungkin akan ditimbulkan, khususnya dalam pembangunan TIM dan JIS yang belum tentu terasa langsung kepada masyarakat.

Jhonny berharap, Pemprov DKI memprioritaskan program pemulihan ekonomi daerah untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga bantuan tepat guna seperti ban- tuan sosial (bansos).

Baca juga : Misbakhun Manfaatkan Reses Di Pasuruan Untuk Sosialisasi UU Ciptaker

“Karena ada dampak multiplier effect yang sudah terjadi di tengah masyarakat selama berbulan-bulan, jadi butuh program-program yang sifatnya tak hanya konseptual. Tapi diimplementasikan buat kesejahteraan warga,” katanya.

Anggota Banggar lainnya, Idris Ahmad menyayangkan sejumlah anggaran masuk kategori mendesak justru dipangkas. Seperti pembangunan hingga peningkatan pemeliharaan fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) secara masif di tengah lingkungan masyarakat.

Belanja Fisik Terhambat 

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, pihaknya bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi E akan terus berkoordinasi agar program-program yang masih dipertahankan dapat berjalan di sisa penghujung waktu eksekusi anggaran 2020.

“Kita akan tetap terus optimistis dengan segala yang ada, harapan itu masih tetap ada. Anggaran DKI kini sudah banyak mengalami refocusing dan kegiatan be­lanja fisik terhambat, tapi kami yakin program-program utama untuk masyarakat akan kita terus upayakan,” tandasnya. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.