Dark/Light Mode

Hasil Reses DPRD DKI Jakarta

Banyak Warga Miskin Nggak Kebagian BLT

Selasa, 29 Desember 2020 05:26 WIB
Ilustrasi warga mendapat bantuan tunai. (Foto : Antara)
Ilustrasi warga mendapat bantuan tunai. (Foto : Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menemukan sejumlah persoalan terkait realisasi program pemerintah di lapangan. Salah satunya, tidak meratanya penyaluran bantuan sosial (bansos).

DPRD DKI Jakarta telah merampungkan laporan kegiatan reses ketiga tahun 2020, periode 1 hingga 16 Desember. “Seluruh aspirasi warga sudah dikompilasi dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,” ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail di Jakarta, kemarin.

Laporan itu, papar Ismail, memuat sejumlah aspirasi masyarakat. Antara lain, masyarakat meminta, agar penyemprotan disinfektan dijadikan kegiatan rutin dan berkala sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid- 19. Kemudian, masyarakat meminta, Pemprov DKI menggratiskan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sebab, masyarakat alami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Lalu, masyarakat mengusulkan, supaya Pemprov DKI menginisiasi program pembuatan tembok di pinggir kali untuk mengantisipasi banjir. “Karena saat banjir datang, batas antara kali dan jalan tidak tampak sehingga mengakibatkan kecelakaan. Banyak orang terpeleset ke kali,” terangnya.

Baca Juga : Kocek Negara Jebol, JK Kasih Wejangan

Selain itu, lanjut Ismail, masyarakat meminta, Pemprov DKI menggencarkan sosialisasi pendataan bantuan pemenuhan kebutuhan bagi warga lanjut usia, terutama yang belum terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Karena bantuan sosial seperti BLT, Program Keluarga Harapan dan Lansia, tidak menjangkau sebagian besar masyarakat,” ungkapnya.

Ismail berharap, masukan tersebut dapat diakomodir dan ditindaklanjuti. Sehingga, hasil reses tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja. “Komisi- komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta akan memantau tindaklanjut rekomendasi hasil reses ketiga tahun 2020 ini,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono berharap, aspirasi masyarakat yang ditampung dalam laporan hasil reses diakomodir dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). “Selama ini hasil reses kita, tidak tersampaikan secara baik. Apakah diakomodir atau tidak. Kalau diakomodir, berapa persen dari belanja program kita. Kalau tidak bisa diakomodir, kenapa?” ujarnya.

Baca Juga : Wapres: Program Sejuta Rumah Tak Capai Target

Menurut Mujiyono, reses tak jauh berbeda dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang dilaksanakan eksekutif. Keduanya dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian, diimplementasikan dalam bentuk pembangunan.

Anggota Komisi A DPRD DKI William Aditya Sarana mengusulkan, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI menginvetaris semua hasil kegiatan reses yang sudah dilakukan 106 legislator. Kemudian, dipertimbangkan untuk dimasukan dalam RKPD.

“Banyak hasil reses. Pemprov DKI perlu menyampaikan hasil reses mana yang akan masuk ke RKPD 2021,” imbuhnya.

William meminta, Bappeda DKI agar menyiapkan sebuah portal khusus mengenai informasi dan status tindak lanjut hasil reses oleh eksekutif. “Sampai sekarang kita belum tahu. Usulan-usulan reses kita (DPRD) sudah diakomodir atau belum. Setidaknya statusnya dijelaskan, ditolak atau dimasukkan ke dalam RKPD,” imbuhnya.

Baca Juga : Risma Menteri Rasa Wali Kota

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan, pihaknya akan memperhatikan dan menindaklanjuti hasil reses DPRD DKI dalam program- program kerja mendatang. Menurutnya, hasil reses tersebut merupakan aspirasi rakyat yang perlu direspons secara serius.

“Kami tentu sangat memperhatikan dan akan menindaklajuti terkait temuan-temuan hasil reses dari anggota DPRD akan kami pelajari dan dituangkan dalam APBD,” pungkas Ariza. [JAR]

Tags :