Muhadjir Jamin BPOM Nggak Bakal Main-main

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjamin Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tak akan main-main menangani vaksin Sinovac. Sebab, vaksin ini menyangkut hidup dan mati jutaan orang.

Muhadjir mengatakan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 01.07/MENKES/9860/2020, ada enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu; vaksin produksi PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corp (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech dan Sinovac Biotech Ltd. 

Vaksin Sinovac yang dipesan pemerintah, pada awal Desember lalu tiba di Tanah Air. Kini BPOM bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah meneliti tingkat keamanan, keampuhan serta kehalalan vaksin buatan China tersebut. 

Baca juga : Bio Farma Bantah Buka Pre Order

BPOM menjadi lembaga yang paling berwenang untuk menetapkan izin edar dan penggunaannya vaksin tersebut. BPOM lembaga yang bekerja di bawah koordinasi Kemenko PMK. 

“Kami akan memantau proses pengujian tersebut secara ketat, sehingga pemerintah benar-benar yakin vaksin tersebut layak diberikan kepada masyarakat,” ujar Muhadjir di acara seminar di Jakarta yang disiarkan secara daring. Dia juga memastikan BPOM tidak akan main-main. “Saya jamin BPOM profesional,” cetusnya. 

Muhadjir menegaskan, BPOM harus memastikan sejauh mana vaksin itu dapat membangkitkan imunitas. Apakah imunitas yang dibangkitkan oleh vaksin itu mampu menangkal Virus Corona atau tidak. Sebab, kata dia, boleh jadi vaksin itu bisa membangkitkan imunitas, tapi belum tentu daya tahan tubuh tersebut mampu menangkal virus. 

Baca juga : Lihat Bupati Blora Nyanyi Sambil Jogetan Nggak Pakai Masker, Ganjar Geram

“Kita tidak mungkin memvaksinasi yang sekadar aman tapi tidak efektif. Apalagi yang tidak aman dan tidak efektif. Jadi, bola sebetulnya ada di tangan BPOM,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. 

Sementara, Direktur Registrasi Obat BPOM, Lucia Rizka Andalusia menjelaskan, Emergency Use Authorization (EUA) berarti persetujuan penggunaan obat dalam kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan efektivitasnya. Hal ini juga berlaku untuk izin edar vaksin Covid-19. Karena itu, BPOM akan mengawal proses uji klinik vaksin Sinovac untuk mendapatkan hasil yang benar-benar valid. 

“Setelah hasil uji klinis didapatkan, lalu akan diuji lagi terkait kemanfaatan dan juga efek sampingnya. Sehingga mutu dari produk tersebut atau dalam hal ini vaksin Covid-19 benar-benar terjamin,” katanya.

Baca juga : Pak Anies, Bagaimana Ini?

Lucia meyakinkan, BPOM sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin penggunaan obat atau vaksin dalam kondisi kedaruratan. Karena itu, untuk mengatasi pandemi Covid-19 saat ini juga tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis vaksin. Makanya pemerintah berusaha mendatangkan enam vaksin. 

“Enam jenis vaksin yang dapat digunakan sekarang semuanya bagus, seperti Pfizer. Itu efektivitasnya di atas 90 persen dan sudah digunakan oleh berbagai negara. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis vaksin. Nanti akan ada masuk jenis vaksin lain lagi,” ungkap Lucia. 

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid menambahkan, dalam pemrosesan izin edar vaksin, yang tak kalah penting adalah strategi komunikasi publik yang harus dibentuk. Masyarakat harus diberikan keyakinan mengenai pentingnya pelaksanaan vaksinasi. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.