Dark/Light Mode

Warga Pondok Pinang Curhat Dipungut Rp 50 Ribu

Tempel Nama Penerima BST Agar Bebas Pungli

Sabtu, 23 Januari 2021 06:30 WIB
Ilustrasi warga saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST). (Foto: Dwi Pambudo/RM)
Ilustrasi warga saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST). (Foto: Dwi Pambudo/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu meningkatkan pengawasan dalam melakukan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Sebab, ada warga mengeluh dikenakan pungutan saat menerima bantuan itu. Pelaku pungli itu sangat biadab dan harus dihukum.

Hal itu dialami Tono, bukan nama sebenarnya, warga Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bapak tiga anak itu tinggal mengontrak. Dia bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tidak menentu. Dan, istrinya, bekerja menjadi asisten rumah tangga.

Tono baru kali ini mendapatkan bansos. Saat bansos dalam bentuk sembako, dia tidak kebagian. Sebab, di kontrakan barunya, nama Tono tidak terdaftar. Sementara di tempat tinggal lamanya, pengurus RT bilang, sudah tidak terdaftar lagi.

Berita Terkait : Poknas Sebut Penyaluran BST Corona DKI Berbelit belit

Dia mengetahui mendapatkan BST dari pengurus RT tempat tinggal lamanya. Tono curiga, sebenarnya namanya juga terdaftar sebagai penerima bansos sembako. Namun, bansos itu tidak sampai ke tangannya. “Saya kesal, tapi nggak tahu harus lapor kemana,” ungkapnya.

Tono yakin, informasi BST sampai ke tangannya karena pengambilan bansos itu tidak bisa diwakilkan orang lain. Penerima harus datang sendiri untuk mengambil buku tabungan dan ATM. Sayangnya, untuk mendapatkan undangan pengambilan dari RT, dia mengaku dimintai uang Rp 50 ribu. Alasan pengurus RT, uang itu bakal dibagikan kepada warga lain yang namanya tidak terdaftar sebagai penerima bansos.

“Saya bilang nanti saja setelah ambil bantuan, tapi pengurus RT bilang harus saat itu juga,” ujarnya.

Berita Terkait : DPR Dukung Pengawalan Ketat Penyaluran Bansos

Seperti diketahui, Pemprov DKI memberikan BST Rp 300 ribu kepada 1,5 juta keluarga setiap bulan. BST akan diberikan selama 4 bulan.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta, Pemprov DKI mengusut dugaan permintaan uang untuk menebus undangan BST.

“Saya tidak habis pikir masih ada orang yang mencari celah untuk mengambil untung,” sesalnya.

Berita Terkait : Muhadjir: Laporkan Bila Ada Pemotongan Bansos

Jika benar, menurutnya, pelaku perlu diberikan tindakan tegas agar memberikan efek jera untuk yang lain.

“Kita perlu tahu apakah semua mendapatkan haknya utuh atau ada oknum yang memanfaatkan situasi ini,” ujarnya.
 Selanjutnya