Banyak Program DKI Bermasalah, PSI: TGUPP Ngapain Aja Sih?

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mempertanyakan kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) semenjak dibentuk pada 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, banyak program prioritas milik Pemprov DKI yang justru bermasalah.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, kehadiran TGUPP di era Anies seperti sebuah ironi. Sebab dari catatan PSI, banyak program prioritas DKI yang justru bermasalah bahkan mangkrak.

"Padahal, TGUPP dibentuk untuk mengawal dan memastikan satuan-satuan kegiatan dapat tereksekusi dengan baik dan tepat sasaran," ujarnya kepada RM.id, Selasa (16/3).

Baca juga : Suksesnya Program Vaksinasi Tergantung Proses Di Lapangan

Victor menyebut, salah satu program DKI yang kini bermasalah adalah program rusunami DP Rp 0. Dijelaskan Victor, berdasarkan RPJMD 2017-2022, target penyediaan unit rusunami untuk program DP Rp 0 berjumlah 232.214 unit.

Sementara, pada draf perubahan RPJMD, target unit rusunami justru dipangkas 95,5 persen sehingga menjadi 10.460 unit.  Selain itu, Victor juga mengatakan terdapat perbedaan kriteria penghasilan untuk penerima manfaat program rumah DP RP 0.

"Di Perda RPJMD, program rusunami bisa diikuti oleh warga yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan. Sedangkan di perubahan RPJMD, Anies menaikkan batas maksimal penghasilan menjadi Rp 14 juta per bulan," paparnya.

Baca juga : Banyak Warga DKI Tak Peduli Prokes, PPKM Bisa Nggak Ngefek

Victor juga mengungkap, bahwa program pengadaan lahan Pemprov DKI di Kawasan Munjul diduga tercemar praktik rasuah. Permasalahan ini dibuktikan dengan ditetapkannya sejumlah  tersangka oleh KPK.

"Belum lagi soal janji smart budgeting yang hingga kini tidak ada realisasi. Sehingga harusnya TGUPP dievaluasi dong. Selama ini kinerja TGUPP ngapain saja? Ini juga selalu jadi pertanyaan publik dan DPRD," ujarnya.

Victor juga menyangkan sepak terjang salah satu anggota TGUPP, Bambang Widjojanto (BW). Menurt dia, BW kerap kali ‘nyambi’ menjadi kuasa hukum untuk perkara hukum besar. Mulai Pilkada hingga kini menjadi kuasa hukum Partai Demokrat.

Baca juga : Bank DKI Berikan Mobil Donor Darah Ke PMI Jakarta

Secara teknis, Victor menilai, mungkin sepak terjang BW diperbolehkan oleh Gubernur DKI dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Tapi, secara etik, apa yang dilakukan BW bisa disebut pelanggaran.

"Kalau semua program DKI sudah berjalan cepat, lancar  dan tuntas, mungkin BW bisa dibenarkan. Tapi, inikan masih banyak program bermasalah, jadi  tidak etislah," tandasnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.