Pemprov Diingatkan, Jangan Paksakan Belajar Tatap Muka

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuka kegiatan pembelajaran tatap muka. Uji coba direncanakan 7-29 April di 100 sekolah yang telah lolos penilaian protokol kesehatan (prokes).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, uji coba ini dilakukan usai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberi lampu hijau penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.

“Sekarang kita sedang uji coba campuran online dan offline selama dua bulan ke depan. Insya Allah kurang lebih ada 100 sekolah dari SD sampai SMA yang akan kita uji coba seluruh wilayah Jakarta,” kata Riza di Jakarta, Kamis (1/4).

Baca juga : Atur Pertemuan Dengan Dirjen Hingga Tampung Fee

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, pihaknya tengah melakukan assesment dan verifikasi. Direncanakan, bakal ada pembatasan jam operasional dan kapasitas sekolahnya serta berlangsung dengan prokes ketat.

“Jika hasilnya baik, nanti kita akan pertimbangkan. Apakah di tahun ajaran dimungkinkan tatap muka secara langsung atau secara campuran, atau cara lainnya tergantung kondisi pandemi,” katanya.

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, pembelajaran tatap muka belum bisa dilakukah. Sebab, angka penularan masih tinggi. Ini terlihat dari angka positivity rate masih di atas 10 persen. “Ibu Kota masih rawan penularan,” kata Tri.

Baca juga : Para Lansia Harus Divaksinasi Secepatnya

Menurut Tri, sulit untuk menerapkan prokes secara disiplin kepada siswa. Sebab, jumlah guru masih tidak sebanding dengan jumlah siswa. Selain itu, guru tidak bisa melakukan pengawasan di luar jam sekolah.

Tri menyarankan agar Pemprov bersabar membuka sekolah, sembari menekan angka positivity rate di bawah 5 persen. Angka itu dinilai cukup aman mencegah terjadinya penularan.

“Jangan dipaksakan. Meski di bawah 5 persen, tetap harus dipastikan seluruh kasus yang ada terpantau dan diisolasi,” ingatnya.

Baca juga : PDIP: Jangan Tarik-tarik Gibran Maju Ke Pilgub DKI

Jika dipaksakan, penanganan wabah ini akan semakin panjang. Pemerintah akan kewalahan mengatur prokes siswa di sekolah maupun saat pulang dan berangkat.

Dia mencontohkan, pada Maret lalu, sebuah tempat bimbingan belajar yang dibuka saat pandemi di Depok, men­jadi klaster penularan. Padahal, hanya lima orang dalam satu kelas. Penularan bisa terjadi dari rumah, di perjalanan maupun di tempat sekolah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.