Dark/Light Mode

Warning Moeldoko Patut Diapresiasi

Politik No.2, Corona No.1

Kamis, 25 November 2021 07:50 WIB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko. (Foto: Twitter)
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko. (Foto: Twitter)

 Sebelumnya 
Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman mengatakan, penanganan pandemi bukan cuma saat menjadi Presidensi G20. Mengingat upaya pemerintah memerangi Corona masih jauh dari kata sempurna. “Kalau banyak gaduh ke politik, apalagi berbuntut pada mobilisasi massa, akhirnya akan menyulitkan kita semua,” tegasnya.

Ketua DPP Golkar, Dave Laksono mengatakan, partainya selalu mengedepankan kesejahteraan rakyat. Prinsip politik Golkar juga berkaitan tentang perkembangan ekonomi Indonesia yang dibangun lewat undang-undang, dan kebijakan politik dari tingkat DPP hingga akar rumput terbawah.

Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno menilai, pernyataan Moeldoko sangat tepat. Corona di Indonesia belum sepenuhnya punah. Negara-negara maju yang dikenal memiliki infrastruktur kesehatan kuat, ternyata kedodoran menghadapi pandemi. Artinya, Indonesia tidak boleh lengah.

Baca juga : Bupati Talaud Diprediksi Sulit Jadi Calon Gubernur

“Biaya yang harus dibayar akan sangat mahal apabila Nusantara diterpa gelombang ketiga,” bebernya.

Sementara bagi PKS, geliat politik dan memerangi Corona sama-sama penting. “Kesehatan hajat hidup semua. Politik juga menentukan kualitas hidup kita. Seimbang dan pemerintah punya semua sumber daya. Manajemen dan kepemimpinan paling utama,” tekan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Sedangkan Ketua DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, tidak percaya dengan keseriusan Moeldoko dalam memerangi Corona. Tidak ada kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan yang diperbuat.

Baca juga : Warga Papua Apresiasi Jokowi Tepati Janji Penutupan Peparnas

“Moeldoko sejak awal tahun 2021 tak pernah berhenti membuat kegaduhan politik dan menjadi begal politik. Bahkan, di saat Indonesia sedang menghadapi lonjakan gelombang kedua, Moeldoko malah sibuk gugat Demokrat,” tegasnya.

Bagaimana penilaian pengamat politik? Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo memandang pernyataan Moeldoko bukan berarti menihilkan proses politik. Melainkan memberi pesan agar masyarakat mengeluarkan energinya hanya untuk agenda strategis.

“Isu-isu politik itu sulit dihindari apalagi tahapannya sudah berlangsung tahun depan. Ya, wajar saja kalau masyarakat membincangkan dan membahas terkait dengan isu-isu politik. Terutama capres yang paling banyak menjadi perbincangan publik,” tukas Karyono. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.