Rajin Atasi Hambatan Proyek Mangkrak, Moeldoko Dipuji

RM.id  Rakyat Merdeka - Ibarat Vasodilator, nama obat generik untuk mengatasi penyempitan pembuluh darah yang bisa menyebabkan kematian, begitulah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat ini berfungsi.

Dalam kapasitasnya tersebut, Moeldoko bisa berbuat banyak mengatasi berbagai hambatan pembangunan, terutama yang berhubungan dengan macetnya proses atau kinerja yang jalan di tempat.

Selama ini, turun tangannya Moeldoko terbukti memperlancar berjalannya proses. Bahkan sering juga Moeldoko membuat proses yang tadinya macet dan jalan di tempat, kembali bergulir menuju terselesaikan. Seperti juga dalam operasional Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang dalam jadwal seharusnya mulai beroperasi September 2020 lalu.

Dengan kepeduliannya, Rabu (15/12) KSP Moeldoko memimpin rapat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Moeldoko tersebut, segala persoalan, hambatan, dan keluh kesah pun dicatat untuk dicarikan solusinya dengan segera.

Hal tersebut tidak luput dari perhatian Pengamat Birokrasi, Varhan Abdul Azis, yang mengapresiasi langkah Moeldoko itu sebagai langkah proaktif yang sepatutnya dilakukan lembaga Kantor Staf Presiden.

Baca juga : HNW: Lindungi Anak Dari Kejahatan Seksual Amanat Konstitusi!

"Kami cermati, Pak Moeldoko ini senantiasa awas melihat berbagai program pemerintah yang terhambat karena berbagai hal, lalu dengan sigap beliau terjun langsung melakukan debottlenecking secara intensif," kata Varhan, dalam pernyataan pers, Kamis (16/12).

Terutama dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pendidikan tersebut, Varhan yang juga merupakan wakil sekretaris jenderal LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) itu melihat peran Moeldoko yang dominan dan menentukan.

"Jika KSP tidak turun tangan, mungkin tidak akan seperti sekarang. Dengan turun tangannya Moeldoko, proyek yang terhambat dari seharusnya mulai beroperasi September 2020 itu dimungkinkan bisa dilakukan grand launching pada 2022 mendatang," kata Varhan.

Varhan juga mengakui persoalan yang menghambat proyek UIII tersebut memang cukup berat. Salah satu kendala utama dari operasional UIII adalah lahan verponding atau lahan yang dimiliki seseorang sebagai hasil produk hukum pertanahan di zaman pemerintahan kolonial Belanda, lahan belum terdata, dan lahan yang belum memenuhi syarat dengan total seluas 26,82 hektare.

"Ini tentu memerlukan figur yang kuat, peduli dan penuh komitmen. Makanya saya sangat mengapresiasi langkah Pak Moeldoko yang awas melihat bahwa proyek ini adalah salah satu ikon keberhasilan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia," kata Varhan.

Baca juga : Timnas Bantai Kamboja, Iwan Bule: Jangan Cepat Puas!

UIII, kata dia, juga potensial untuk menjadi pusat kajian dunia Muslim, sejajar dengan Universitas Al-Azhar di masa lalu. Varhan juga menyatakan bahwa turun tangannya Moeldoko telah membawa dampak nyata yang signifikan.

Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menyatakan berkomitmen untuk menuntaskan masalah pembebasan lahan ini. "Itu kan jelas tidak bisa dihilangkan dari turun tangannya Pak Moeldoko," kata Varhan.

Sebagaimana diberitakan media-media massa arus utama, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, menyatakan agar segera menyelesaikan pembebasan tanah yang juga menjadi kendala utama proyek UIII. 

"Sampai saat ini, lahan tidak bersengketa sebesar 75,73 hektar. Pembebasan lahan sudah dilakukan sebesar 11,09 hektar. Sementara itu, sekitar 16,48 hektar sedang dalam proses pembebasan, dan sisanya seluas 12,4 hektar lahan akan dibebaskan pada tahun 2022," kata Diana.

Dengan bergulirnya proses yang sempat mengalami bottleneck tersebut, Varhan yakin bahwa pada 2022 mendatang Presiden Jokowi bisa meresmikan langsung operasional Universitas Islam Internasional Indonesia itu.

Baca juga : Menko Polhukam Ingin Optimalisasi Penanganan Perkara Berbasis Digital

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 57/2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada 29 Juni 2016. Itu merupakan proyek bernilai Rp 3,9 triliun di atas lahan 142,5 hektare.

Kampus dengan tujuh fakultas yakni Kajian Islam, Ilmu Sosial Humaniora, Ekonomi Islam, Sains dan Teknologi, Pendidikan, serta Arsitektur dan Seni, diharapkan menjadi kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam di Indonesia sebagai negara dengan penduduk Mlmuslim terbesar di dunia. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.