Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pemerintah Harus Tegas Larang Warga Bakar Sampah

Selasa, 11 Januari 2022 07:37 WIB
Warga membakar sampah. (Foto: Ilustrasi/Ist)
Warga membakar sampah. (Foto: Ilustrasi/Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengelolaan sampah di Tanah Air belum memadai. Salah satu indikatornya adalah budaya membakar sampah. Seharusnya sampah dikelola dengan proses benar dan tepat.

Direktur Ecological Observation and Wetland Conservation (Ecoton) Prigi Arisandi mengatakan, edukasi tentang pembakaran sampah perlu ditingkatkan terutama terkait dampak pembakaran di tempat terbuka yang merupakan salah satu penyebab polusi udara.

Untuk itu, dibutuhkan penguatan peran pemerintah terkait pengelolaan perlu dilakukan untuk mendorong pembakaran sampah tidak lagi menjadi kebiasaan.                

Berita Terkait : Inter Milan Vs Lazio, Ajang Balas Dendam

"Yang pertama, bagaimana masyarakat harus mendapatkan edukasi melalui sekolah dan dunia pendidikan, bahwa membakar sampah mengeluarkan bahan-bahan kimia yang berdampak buruk," katanya dalam keterangan persnya, Selasa (11/1).                

Upaya yang kedua adalah adanya peningkatan upaya dan aksi dari pemerintah untuk menyediakan sarana pengelolaan sampah yang baik dan memadai. Sebab, saat ini regulasi pengelolaan sampah masih belum optimal.

"Pemerintah selalu saja banyak membuat aturan tapi kurang baik dalam implementasi dan pengawasan," ucapnya.

Berita Terkait : Semoga Bisa Stabilkan Harga Minyak Goreng

Menurut Prigi, secara nasional maka setiap tahun masyarakat Indonesia dapat menghasilkan 8 juta ton sampah plastik dimana hanya sekitar 3 juta ton yang dikelola dengan benar. Lalu sisanya sebanyak 5 juta ton sampah masih terabaikan. Dari jumlah tersebut, 2,6 juta ton sampah dibuang ke sungai dan laut, sementara sisanya 2,4 juta ton dibakar.                

Oleh karena itu, perlu peran dari masyarakat melalui berbagai macam komunitas yang secara mandiri dapat aktif untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai lingkungan khususnya tentang pengelolaan sampah yang baik.                

"Memang untuk mewujudkan masyarakat yang berpartisipasi dan berkontribusi pada lingkungan dibutuhkan akses informasi. Dari tersedianya informasi ini, kami yakin lambat laun akan tercipta masyarakat yang kritis, mandiri, dan memperjuangkan lingkungan yang sehat dan bebas pencemaran," tandasnya. [OSP]