Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pedagang Pasar Girang Pemerintah Beri Subsidi

Semoga Bisa Stabilkan Harga Minyak Goreng

Minggu, 9 Januari 2022 06:30 WIB
Ilustrasi Minyak Goreng. (Foto: Istimewa).
Ilustrasi Minyak Goreng. (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pedagang pasar gembira Pemerintah bakal menggelotorkan minyak goreng (migor) bersubsidi. Kebijakan ini diharapkan bisa menstabilkan harga komoditas tersebut.

Pemerintah berencana mengucurkan migor kemasan sederhana bersubsidi dengan harga Rp 14.000 per liter. Harga itu lebih rendah dari harga pasa­ran saat ini yang berkisar Rp 18.000 hingga 20.000 per liter.

Ketua Umum Ikatan Peda­gang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menyambut baik kebijakan Pemerintah itu. Menurutnya, segala upaya me­mang harus dilakukan Pemerin­tah demi menekan harga minyak yang masih tinggi di pasaran.

Berita Terkait : Nggak Ada Ampun, Pemerintah Australia Batalkan Visa Novak Djokovic

“Apa yang dilakukan Pemerintah sudah tepat, yang terpenting saat ini harga turun, tidak memberatkan pedagang dan masyarakat,” kata Mansuri ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia berharap, migor kemasan sederhana ini digelontorkan ke pasar tradisional. Karena ujung harga jual minyak goreng berada di sana.

Apakah pedagang dilibatkan dalam kebijakan ini? Man­suri mengaku, sampai saat ini IKAPPI belum menerima infor­masi terkait teknis pelaksanaan penyaluran minyak goreng ke­masan sederhana ini.

Berita Terkait : Kadin Dukung Kebijakan Pemerintah Jinakkan Harga Minyak Goreng

“Kami tidak tahu nanti distri­businya seperti apa. Kita tunggu saja,” tegas Mansuri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, kebi­jakan ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rakyat. Dan, menciptakan stabilisasi harga migor di dalam negeri.

“Minyak goreng kemasan sederhana dengan harga khusus tersebut akan disediakan se­banyak 1,2 miliar liter selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan,” kata Airlangga, dalam keterangan resminya, Kamis (6/1).

Berita Terkait : Operasi Pasar, Pemerintah Gelontorkan 11 Juta Liter Minyak Goreng

Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, biaya untuk menutup selisih harga, Pa­jak Penambahan Nilai (PPN) dan biaya surveyor sebesar Rp 3,6 triliun akan diambil dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Selisih harga yang dimaksudnya adalah selisih harga produksi dan distribusi dengan harga eceran/retail.
 Selanjutnya