Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Puan Tidak Tertarik Ngomongin Jabatan Presiden Sampai 2027

Rabu, 12 Januari 2022 07:45 WIB
Ketua DPR, Puan Maharani sampaikan pidato saat pembukaan Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1/2021). (Foto: Dwi Pambudo/RM.id)
Ketua DPR, Puan Maharani sampaikan pidato saat pembukaan Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1/2021). (Foto: Dwi Pambudo/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden sampai tahun 2027, rame lagi setelah digaungkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Namun, mayoritas menyatakan penolakan. Bagaimana tanggapan Puan Maharani? Sayang, Ketua DPR asal PDIP itu tidak tertarik ikut ngomong perpanjangan masa jabatan presiden.

Setelah wacana capres 3 periode selesai, usulan perpanjangan masa jabatan presiden justru hidup lagi. Caranya, dengan menunda Pemilu 2024 yang berisi Pileg dan Pilpres selama 3 tahun. Bila penundaan dilakukan, maka otomatis jabatan Presiden Jokowi yang akan berakhir di 2024, menjadi diperpanjang sampai 2027.

Gagasan ini dilemparkan Bahlil saat dirinya menjadi narasumber dalam pemaparan survei terbaru yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI). Salah satu hasil survei yang dipaparkan IPIitu, yakni soal perpanjangan jabatan presiden ke 2027.

Baca juga : LSI Sebut Ganjar-Puan Pasangan Jalan Tengah Di 2024

Menurut lembaga survei yang dipimpin Burhanuddin Muhtadi itu, dukungan agar jabatan Jokowi diperpanjang 3 tahun ternyata cukup besar. Dari total responden yang disurvei, 33,3 persen menyatakan dukungannya.

Fakta lapangan yang ditemukan IPI ini, lantas dibenarkan oleh Bahlil. Eks Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini bilang, apa yang ditemukan dalam survei sesuai dengan keinginan para pelaku usaha.

“Rata-rata mereka memang berpikir proses demokrasi ini dalam proses peralihan kepemimpinan. Kalau memang ada ruang dilakukan proses dimundurkan itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi sama mereka, coba Pak Burhanuddin didalami,” kata Bahlil, Minggu (9/1).

Baca juga : Tertibkan Izin Tambang-Kehutanan, Presiden Dengarkan Suara Publik

Dalam sekejap, isu yang dilemparkan Bahlil itu langsung jadi bola salju. Di komentari sana-sani hingga membesar. Ada yang protes, mengkritik hingga menasehati menteri berdasar Maluku itu.

Meskipun isu itu rame, justru Puan menghindar untuk ikutan berpolemik. Saat dicegat wartawan di Gedung Nusantara II Kompel DPR, Senayan, Jakarta, Puan malah bergegas pergi.

“Coba tanya ke Pak Bahlil,” jawab Puan yang saat itu didampingi pimpinan DPR lainnya seperti Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar, dan Lodewijk F Paulus.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.