Kok Masih Rp 20.000

 Sebelumnya 
Dia berpandangan kenaikan harga tidak wajar sekalipun harga CPO dunia melambung. Harga minyak goreng seharusnya bisa terkendali karena Indonesia merupakan produsen CPO terbesar.

Namun kecurigaan YLKI itu dibantah Kementerian Perdagangan (Kemendag). Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Isy Karim mengatakan, pihaknya belum menemukan adanya indikasi praktik kartel yang memicu harga minyak goreng melambung. Kondisi harga komoditas tersebut disebut lebih banyak dipengaruhi harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global.

Menurut dia, hanya sebagian kecil produsen minyak goreng yang menerima pasokan CPO dari kebun sawit kelolaan sendiri. Hal ini menyebabkan harga produk minyak goreng yang dihasilkan akan sangat tergantung dari harga pembelian CPO.

Baca juga : Industri Dukung Program Minyak Goreng Murah

Pemerintah sebenarnya tidak diam saja melihat kondisi ini. Kemendag meluncurkan minyak goreng murah dengan harga Rp 14.000 per liter. Minyak ini diguyur ke pasar untuk menjinakkan harga. Holding BUMN Pangan (ID Food) juga memproduksi minyak goreng murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, masih mahalnya harga minyak goreng karena operasi pasar belum merata. Padahal seharusnya, kegiatan itu dilakukan di pusat kota yang rawan terjadi lonjakan.

“Jadi kalau sudah dilakukan operasi pasar tapi harga masih tinggi, itu indikator bahwa di situ belum tersentuh operasi pasar,” duga Sarman saat dihubungi, tadi malam.

Baca juga : Erick Tinjau Operasi Pasar Tambahan Untuk Minyak Goreng Di Kuala Tanjung

Lagipula, seharusnya pemerintah tidak hanya fokus di minyak goreng, tetapi kebutuhan pokok lainnya. Terlebih, kurang dari 3 bulan, sudah memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Tingkat kebutuhan masyarakat akan naik 2-3 kali lipat.

Hal itu bisa diantisipasi jika stok dihitung matang sejak dini. Bahkan kalau perlu dibuka keran impor terhadap komoditas yang stoknya tidak memenuhi kebutuhan nasional.

Sebab itu, ia usul agar pemerintah melakukan operasi pasar secara serentak di berbagai daerah, utamanya yang memiliki konsumen lebih tinggi. Selanjutnya, memaksa pelaku usaha memenuhi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) seperti batu bara. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.