Jokowi Minta OJK Tak Kendor Awasi Investasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi mewanti-wanti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak kendor mengawasi investasi secara ketat.

Menurut Jokowi, pengawasan yang lemah akan membuka celah modus kejahatan keuangan yang merugikan masyarakat.

“Persoalan seperti ini (investasi bodong) menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya,” pesan Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia secara virtual, kemarin.

Mantan Wali Kota Solo ini mengapresasi kinerja OJK yang telah membuat sektor jasa keuangan bisa selaras dengan sektor riil.

Baca juga : Waspada Lonjakan Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas

Dia menilai, sektor jasa keuangan yang hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor riil, justru akan memicu lahirnya investasi bodong yang jelas menimbulkan kerugian di masyarakat.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti masih kecilnya porsi kredit perbankan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Karena itu, dia meminta agar akses pembiayaan bagi sektor tersebut dipermudah.

Menurut Jokowi, 99,9 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Namun, porsi kredit perbankan bagi UMKM masih di kisaran 20 persen.

“Sampai saat ini, porsi kredit di perbankan masih belum berubah. Ini sudah 3 atau 4 kali saya sampaikan,” ucapnya.

Baca juga : Ingat, Covid Tidak Kenal Kasta...

Jokowi menargetkan, porsi kredit untuk UMKM dapat mencapai 30 persen di 2024. Untuk itu, harus ada terobosan dan aksi-aksi serius serta berkelanjutan.

“Nggak boleh ada lagi cerita akses kredit sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal sulit, UMKM kesulitan mengakses permodalan, koperasi sulit akses permodalan,” tegasnya.

Jokowi mengatakan, dengan mempermudah akses permodalan bagi UMKM, akan memberikan peluang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha dan mengembangkan usahanya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengaku, pihaknya terus bekerja sama dengan Polri untuk memberantas investasi bodong.

Baca juga : Penanganan Pergerakan Transportasi Lancar, Prokes Ketat

Menurut Wimboh, pemahaman masyarakat atas produk dan keuangan digital belum sepadan dengan risiko yang melekat pada produk tersebut.

“Masyarakat tidak bisa pahami secara lengkap konsekuensi produk tersebut. Terutama memahami produk yang berizin dan tidak jadi menimbulkan dispute,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.