Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkeu Suahasil Minta Media Tak Sebut APBN Tekor, Ini Alasannya
- ESDM Gelar Lomba Karya Jurnalistik Berhadiah Rp 122,5 Juta, Foto AI Dilarang
- Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, AHY Serahkan ke Prabowo
- Menkeu Suahasil: Defisit APBN Oktober Rp 379,3 Triliun, Masih On Track
- Korlantas-Polda Metro Perkuat Kamseltibcarlantas & Transformasi Layanan SIM
Sebelumnya
Atas perbuatannya, Hendro sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Baca juga : KPK Duga Hakim Itong Main Banyak Perkara Di PN Surabaya
Sementara Itong dan Hamdan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
