KPK, Kemendagri, Dan BPKP Awasi Pencegahan Korupsi Di Banten

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kantor Gubernur Banten.

Rakor tersebut juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mulai tahun ini, KPK, Kemendagri, dan BPKP akan mengawasi bersama upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Banten. 

Pencegahan dilakukan dengan menggunakan sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP). Sistem MCP sebagai dashboard aplikasi berfungsi untuk melakukan monitoring, pendampingan, dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Sistem ini juga dapat diakses oleh publik melalui https://jaga.id/jendela-pencegahan.

Delapan area intervensi tersebut meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Baca juga : Aktivis Minta KPK Serius Dalami Dugaan Korupsi Formula E

Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan terkait korupsi yang menjerat berbagai kepala daerah. Bahkan, ada satu kabupaten di Sumatera Selatan yang merupakan daerah terkaya di provinsi tersebut. Namun, angka kemiskinannya selalu di atas 20 persen karena anggarannya dikorupsi kepala daerah.

"Cerita ini untuk mengunggah kawan-kawan agar tidak kena korupsi. Kalau sudah korupsi itu sanksi sosialnya berat, anak istri cucu akan kena semua," ujar Firli, Jumat (25/2).

Ia menyebut, Indonesia saat ini tengah mengalami empat persoalan kebangsaan. Yaitu, bencana alam dan pandemi Covid-19, terorisme dan radikalisme, serta narkotika. Tapi, korupsi lebih membahayakan karena merampas hak rakyat.

Firli mencontohkan, korupsi bisa membuat kualitas kesehatan, pendidikan, indeks pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan. "Jadi korupsi itu kejahatan melawan kemanusiaan," sebutnya.

Baca juga : Kemendagri Petakan Masalah Daerah Yang Masih 100 Persen Terapkan PJJ

Menurut mantan Kapolda.Sumatera Selatan ini, adanya tujuh indikator pembangunan nasional juga membantu melihat apakah di suatu daerah ada korupsi atau tidak.

Tujuh indikator pembangunan nasional itu adalah angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, angka pendapatan per kapita, dan angka gini ratio. "Indikator pembangunan nasional itu bisa dicapai, bisa diselesaikan kalau tidak ada korupsi," ucapnya. 

Aplikasi MCP yang dibangun KPK juga dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan optimal.

Sehingga, sistem ini bisa digunakan sebagai ukuran untuk membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui MCP.

Baca juga : KPK Kembangkan Kasus Korupsi DAK 2018, Tersangka Sudah Ada

Firli juga memberikan apresiasi kepada Kemendagri dan BPKP atas kerja samanya dalam membangun orkestrasi pemberantasan korupsi. Karena KPK sadar tidak mungkin pemberantasan korupsi hanya dilakukan oleh satu lembaga saja.

"Orkestra pemberantasan korupsi itu penting karena KPK tidak bisa sendiri. Dalam orkestra, kita akan bermain di seluruh alat musik, yang seirama selaras sehingga menciptakan lagu, yaitu tujuan nasional untuk Indonesia bebas korupsi," jelas Firli.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.