Indonesia Bisa Gelar Pemilu Meskipun Di Saat Pandemi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani memaparkan hubungan antara persoalan pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia, dengan usulan penundaan Pemilu 2024.

Saiful membandingkan saat Indonesia mengadakan Pilkada Serentak 2020. Saat itu, jelasnya, situasi penyebaran wabah Covid-19 sedang cukup mengkhawatirkan.

Baca juga : Gebuk Persija, Skuad Persib Makin Termotivasi Juara

Pilkada 2020 memang mengalami sedikit perubahan, tetapi tidak keluar dari batasan Undang-Undang (UU). Perubahannya hanya dalam hitungan bulan saja yang mana tidak signifikan. Masa kekuasaan para pemimpin daerah masih tetap lima tahun.

Saiful mengatakan, pengalaman itu mengajarkan, Indonesia bisa melaksanakan pemilihan pada saat pandemi. Dia menyebutkan para pengamat internasional, bahkan mengapresiasi pelaksanaan pemilihan di Indonesia ketika itu.

Baca juga : Gaun Kolaborasi Brand Indonesia Tampil Sukses Di Paris Fashion Week

Meski demikian, Saiful sebelumnya sempat khawatir Pilkada 2020 akan memiliki tingkat partisipasi yang rendah. “Kenyataannya sangat bagus partisipasinya. Lebih tinggi daripada rata-rata di zaman normal. Itu menarik juga. Jadi, orang datang ke TPS untuk memilih,” ujar Saiful, dalam acara Bedah Politik bersama Saiful Mujani yang disiarkan akun YouTube SMRC TV, kemarin.

“Dari pengalaman ini, sebetulnya pemilu atau pilkada itu tidak punya hubungan yang menakutkan yang bisa membuat kondisi Covid menjadi tambah buruk misalnya kayak begitu,” imbuh doktor alumni Ohio State University, Amerika Serikat ini.

Baca juga : Jaga Warisan Leluhur, Pinkan Indonesia Bakal Kawal Kolintang Sampai Diakui UNESCO

Untuk memperkuat pandangannya, dia mengungkapkan studi dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Dalam studi tersebut, dipaparkan dari 301 pemilihan umum pada periode 2020 sampai 2021 di 165 negara, 62 persen di antaranya dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelum terjadinya wabah Covid-19.

Kemudian, ada 32 persen yang diundur kurang dari enam bulan, 2 persen ditunda setahun, dan 4 persen lainnya ditunda dan belum ada kejelasan kapan pemilihan akan dilaksanakan. “Jadi mayoritas bisa dijalankan,” ucap BA Islamic Studies di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1989 ini. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.