Hasto Bicara Isi Hati Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - PENOLAKAN penundaan Pemilu tidak hanya datang dari para elite parpol dan para tokoh saja. Penolakan juga datang dari rakyat. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), 71 persen rakyat menolak Pemilu diundur.

Hal itu tertuang dalam temuan survei teranyar LSI yang berjudul “Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan”. Survei LSI ini digelar dalam rentang waktu 25 Februari hingga 1 Maret 2022 dengan melibatkan 1.197 responden yang dipilih acak di 34 provinsi.

Baca juga : Stop Polemik, Sekjen PDIP: Rakyat Nolak Pemilu Ditunda

Adapun metodologi survei dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error kurang-lebih 2,89 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Hasilnya, 70,7 persen responden menyatakan Presiden Jokowi harus meletakkan jabatannya pada 2024 meski pandemi belum berakhir.

Sementara terdapat 20,3 persen responden berpendapat masa jabatan Jokowi diperpanjang hingga 2027 karena pandemi belum berakhir, dan 9 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Selanjutnya, terdapat 68,1 persen yang menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemulihan ekonomi. Sedangkan 24,1 persen setuju masa jabatan presiden diperpanjang untuk memulihkan ekonomi dan 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga : Belum Ada Capres Sekuat Jokowi Sih

Hasil serupa juga muncul ketika responden ditanya soal ide perpanjangan masa jabatan presiden demi memastikan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru. “Wacana penundaan Pemilu sudah diketahui oleh hampir seluruh warga. Mayoritas menolak usulan ini, baik karena alasan ekonomi, pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, kemarin.

Bagaimana tanggapan PDIP soal hasil survei tersebut? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP selaras dengan sikap rakyat, yakni tegas menolak Pemilu ditunda. Hasto juga memastikan sikap PDIP itu senapas dengan Jokowi. Apalagi, Jokowi pernah menegaskan penolakan masa jabatan presiden diperpanjang dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Baca juga : Survei LSP: Masyarakat Puas Dan Percaya Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf

Namun, kandidat Doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) ini melihat orang-orang di sekitar presiden tidak paham kehendak presiden. “Tidak perlu repot-repot melakukan investigasi, karena di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami kehendak dari presiden,” kata Hasto. “Ketika kami menyampaikan sikap, PDIP menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh PDIP ini senapas dengan presiden,” sambungnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.