Bantu Jokowi Husnul Khotimah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah dan DPR sudah sepakat Pemilu 2024 digelar 14 Februari 2024. Dengan kesepakatan ini menutup wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Namun, sejumlah elit partai politik partai koalisi pemerintah belakangan kembali mengoreng wacana ini. Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menyarankan, Presiden Jokowi menyatakan ketegasan sikapnya menolak wacana itu. Tidak cukup dengan pernyataan akan taat konstitusi.

“Konstitusi kan bisa disesuaikan, kalau ada niat untuk mengkudeta konstitusi,” tutur Hendri saat menjadi nara sumber di Diskusi Publik Dapur KedaiKOPI bertajuk Kata Pakar Bila Pemilu Ditunda yang digelar daring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI, kemarin.

Baca juga : Soal Penundaan Pemilu, Sekjen PDIP Tegaskan Presiden Jokowi Taat Konstitusi

Diskusi ini dihadiri pemerhati demokrasi Titi Anggraini; pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti; Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said; budayawan, Dedy Miing Gumelar; Guru Besar FEB Universitas Brawijaya & pakar ekonomi, Prof Candra Fajri Ananda; dan pelaku komunikasi internasional, Teguh Santosa.

Hensat, sapaan Hendri Satrio juga menyarankan, Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin juga ikut angkat bicara membantah wacana ini. Dia menyebut, aktor intelektual yang menyampaikan orkestrasi penundaan pemilu dan masa jabatan presiden, sebagai penjahat demokrasi.

Selain bisa disebut mengkudeta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggara pemilu lainnya, juga menganggap remeh kecerdasan rakyat Indonesia.

Baca juga : Jokowi Rayu Talenta Digital Balik Kandang

Hensat memuji pejabat, kepala daerah, dan politisi yang tegas menolak wacana ini. Salah satunya, Gubernur DKI Anies Baswedan.

Dia berharap, hal ini bisa menular kepada kepala daerah lain.

“Semoga Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming selaku pemimpin Kota Medan, dan Solo juga menolak ini. Pemimpin harus memberi contoh kepada rakyat untuk selalu berada pada garis konstitusi,” tegasnya.

Baca juga : Sikap PDIP Tolak Penundaan Pemilu Patut Dicontoh

Sementara Sudirman Said menegaskan, tidak ada alasan moral menunda pemilu. Apalagi menambah masa jabatan presiden. Sudah banyak para tokoh mengingatkan bahayanya. “Ingat, kekuasaan yang sedang dipegang hanya dipinjamkan dan bersifat sementara,” tuturnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.