Soal Penundaan Pemilu, Sekjen PDIP Tegaskan Presiden Jokowi Taat Konstitusi

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, terkait wacana penundaan Pemilu 2024, Presiden Jokowi sudah menegaskan sikapnya untuk menaati konstitusi. "Itu sikap Pak Presiden sudah tegas," kata Hasto saat dihubungi, Senin (7/3).

Hasto bilang, sikap Jokowi merujuk pada komitmen dalam kehidupan bernegara yaitu menaati konstitusi. Termasuk, menaati berbagai aturan turunannya, yang tidak terlepas dari konstitusi dan Pancasila.

"Komitmen tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah taat pada konstitusi, yang mengatur kehidupan bersama sebagai satu bangsa," tegasnya.

Baca juga : Prabowo Dinilai Pantas Gantikan Presiden Jokowi

Sebelumnya, dalam wawancara dengan Kompas.id pada Sabtu (5/3), Presiden Jokowi juga sudah menegaskan sikap patuhnya pada konstitusi. "Saya bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," tegas Jokowi.

Menko Polhukam Mahfud MD juga memastikan, pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (7/3).

Baca juga : Ssst, Katanya Ada Yang Ngeper Anies Nyapres Tuh

"Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut," tegasnya.

Mahfud menjelaskan, Presiden Jokowi dua kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada tanggal 14 September 2021 dan 27 September 2021.

Dalam rapat kabinet tersebut, kata Mahfud, Jokowi meminta dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran.

Baca juga : JK Kasih Warning

Selain itu, dalam rapat kabinet, Jokowi juga meminta agar tidak terlalu lama masa kampanyenya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan pilkada tahun 2024.

"Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan oleh presiden pada rapat tanggal 14 september 2021," ucap Mahfud.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.