PDIP Tolak Wacana Penundaan Pemilu, Mungkinkah Partai Lainnya Ngekor?

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengapresiasi konsistensi PDIP, yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia husnudzon, langkah konkret PDIP ini diikuti oleh partai politik lain.

"PDIP sebagai partai pemenang Pemilu tetap konsisten dan tegak lurus soal amandemen UUD 45 dan konstitusi. Jika ini diikuti partai lain, maka opsi perpanjangan jabatan presiden bisa jadi tak akan terwujud. Hanya mentok di isu belaka," ujar Jerry dalam keterangannya, Senin (28/2).

Jerry mengingatkan, sekarang saatnya parpol memikirkan nasib bangsa ke depan. Ego masing-masing harus ditinggalkan, dan berkompetisilah dengan santun.

Baca juga : Gus Yahya: Soal Penundaan Pemilu, Kita Perlu Duduk Bersama

"Saya sarankan, pimpinan-pimpinan parpol harus perkuat konstitusi bangsa. Jangan dirusak atau diutak-atik. Bedakan mana kepentingan rakyat, kepentingan pribadi, dan kelompok," ucap Jerry.

Dia pun meminta pemerintah dan DPR teguh berkomitmen. Gelar Pemilu sebagaimana yang telah diparipurnakan, pada 14 Februari 2024.

"Publik jangan dibikin bingung. Masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Saatnya kita tetap perkuat demokrasi dan mempertajam reformasi. Kita tak akan maju, jika hanya berputar-putar di penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," tutup dia.

Taat Konstitusi

Baca juga : Pengamat: Wacana Penundaan Pemilu Bergulir, Jokowi Mesti Bersikap

Dalam kunjungan kerja ke Aceh, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partainya, yang setia dan taat pada konstitusi.

Bagi PDIP, kata Hasto, prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah mengatasi berbagai dampak pandemi bersama rakyat.

"Serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto Kristiyanto di Banda Aceh, Minggu (27/2).

Menurutnya, berbagai persoalan terkait kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan, bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia. Meski Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan.

Baca juga : Langgar Konstitusi, KSPI Tolak Penundaan Pemilu 2024

"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,” beber Hasto. 

Terkait tingginya biaya Pemilu, yang disebut sebagai salah satu alasan menunda pesta demokrasi lima tahunan, PDIP mengusulkan perubahan sistem proporsional, dari terbuka menjadi tertutup.

"Ini lebih penting sebagai insentif kaderisasi partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II, biayanya hanya kurang lebih Rp. 3.7 triliun,” papar Hasto. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.