Pemerintah Tidak Panik

RM.id  Rakyat Merdeka - Ada kabar kurang bahagia soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di saat Presiden Jokowi mau berkemah dan menggelar ritual di titik 0, salah satu perusahaan raksasa Jepang, SoftBank Group batal investasi di IKN. Pemerintah menganggap biasa saja pembatalan investasi ini. Karena, Pemerintah yakin masih banyak yang antre untuk investasi di IKN.

Kabar pembatalan SoftBank investasi ini disampaikan dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Asia Nikkei, Jumat (11/3). Namun, perusahaan asal Negeri Samurai ini mengaku tetap mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia meski membatalkan rencana investasi di IKN.

Padahal, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim perusahaan raksasa di bidang telekomunikasi dan media Jepang itu, akan menjadi salah satu investor pembangunan IKN Nusantara. Januari 2020 lalu, Luhut menyebut, SoftBank Group bakal menggelontorkan dana segar hingga 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.428 triliun.

Baca juga : Usung Konsep Perumahan Jepang, Cipta Harmoni Lestari Luncurkan Mazenta Residence

Saat itu, Luhut senang bukan kepalang. Mengingat, pemerintah hanya menawarkan investasi 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp 350 triliun. Jika SoftBank Group mau investasi Rp 1.428 triliun, artinya dana segar tersebut mampu mencukupi pendanaan perpindahan IKN selama 5 tahun ke depan.

Presiden Jokowi bahkan sudah menunjuk Ketua dan CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota komite pengarah proyek IKN, bersama putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Bagaimana tanggapan pemerintah soal mundurnya SoftBank? Ketua Tim Komunikasi IKN yang juga Juru Bicara Bappenas, Sidik Pramono mengatakan, komitmen investor terkait pembiayaan IKN memang masih dalam tahap awal.

Baca juga : Peran Kampala Principles Dalam Dukung Peran Swasta Dalam Pencapaian SDGs

Sidik menegaskan, pemerintah tak akan menyerah dalam mencari pendanaan IKN. Pemerintah juga akan terus berupaya agar porsi pembiayaan IKN melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa diperkecil.

“Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketetuan perundang-undangan. Porsi pembiayaan APBN diupayakan seminimal mungkin,” ujarnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rawanda Wandy Tuturoong menganggap biasa hal seperti ini. Ia mengatakan, pasti setiap investor punya ekspektasi dari setiap gelontoran dana yang dikeluarkan.

Baca juga : Kesetaraan Gender Buat Indonesia Semakin Berdaya

“Ini ada konsekuensinya. Kalau orang mau inves kan berharap, misal, penduduknya lebih dari 5 juta jiwa. Berarti kan tidak cocok sama ekspektasinya. Sehingga mereka menarik diri. Biasa itu. Wajar. Karena kita memilih untuk Smart Forest City. Ini kota dalam hutan. Dengan ruang hijau sampai 75 persen,” terang Rawanda, tadi malam. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.