Menkominfo: Pengadaan HBS Layani Telekomunikasi Nasional Dan ASEAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan peluncuran satelit, Hot Backup Satellite (HBS) tahun depan, bisa membantu layanan telekomunikasi Indonesia serta kepentingan masyarakat ASEAN. 

Menurut dia, dalam pertemuan dengan beberapa Menteri ASEAN, Indonesia menyatakan memilih HTS untuk menjaga independensi layanan satelit sebagai kepentingan transformasi digital nasional.

"Namun juga agar Indonesia mendapat layanan internet yang lebih kompetitif dan lebih efisien,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) dan Jasa Pengoperasian yang berlangsung hibrida dari Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (15/03/2022).

Menteri Johnny menyatakan HBS yang diluncurkan juga untuk memenuhi kebutuhan Negara ASEAN dalam kerangka kerja sama infrastruktur.  

Baca juga : Menkominfo Ingatkan Karakteristik Transformasi Digital

“Kepada saya disampaikan bahwa (satelit) backup tidak saja untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan ASEAN dalam rangka kerjasama infrastruktur TIK ASEAN,” tandasnya

Menurut Menkominfo, HBS akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan layanan publik di Indonesia. “Satu satelit besar dengan kapasitas 150 Gbps, yang nanti akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan layanan satelit bagi titik-titik layanan publik di Indonesia,” jelasnya.

Setelah Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 1 dengan kapasitas 150 Gbps, hari ini Menteri Johnny menyaksikan penandatanganan pengadaan HBS dengan kapasitas yang sama. “Jadi satelit Indonesia ini salah satu yang terbesar di Asia. Tadi kita menyaksikan bersama-sama penandatanganan kontrak pengadaan Hot Backup Satellite,” tuturnya. 

Menkominfo berharap HBS bisa mengorbit sesuai jadwal pada kuartal pertama tahun 2023. Menteri Johnny juga mengharapkan agar HBS dapat beroperasi dengan cepat. 

Baca juga : Menkominfo: DEWG G20 Momentum Tentukan Arah Ekonomi Digital Dunia

“Satelit yang ditandangani hari ini adalah satelit buatan Boeing dan kita akan memiliki dua jenis satelit. Satu buatan Thales Alenia Space Prancis, dan yang kedua buatan Boeing Amerika Serikat. Dua-duanya akan diluncurkan dengan roket pendorong Falcon 9-5500 milik perusahaan aerospace Elon Musk, SpaceX, dan diluncurkan melalui peluncuran Cape Canaveral di Florida,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan, pada saat yang bersamaan, proses produksi Satelit SATRIA-1 saat ini sudah mencapai sekitar 70%.  “Menurut pabrikan pembuat satelit Thales Alenia Space, akan diluncurkan masih sesuai jadwal yaitu pada Juni tahun 2023 dan beroperasi komersial di tahun 2023 kuartal keempat,” ungkapnya.

Menkominfo menyatakan saat ini, sudah ada 350 ribu titik layanan publik yang mendapat layanan jaringan pita lebar. Menurut Menteri Johnny, sisa titik layanan publik perlu dilayani dengan pengadaan satelit telekomunikasi. 

“Dengan jumlahnya saat ini tidak kurang dari 150 ribu titik, yang belum mendapat layanan internet dari 500 ribu titik layanan publik. Dengan demikian, maka satelit yang dibangun untuk kepentingan Indonesia sebesar 300 Gbps,” jelasnya. 

Baca juga : KSP: Proses Pengadaan Tanah IKN Dilakukan Sistematis Dan Sinergis

Rata-rata benchmark harga sewa kapasitas satelit di dunia berkisar USD400 per Mbps per bulan. Dari waktu ke waktu harga sewa itu terus mengalami penurunan. Menurut Menkominfo, saat ini  harga sewa berada di kisaran USD150 per Mbps per bulan. 

“Namun demikian, Satelit SATRIA dan Hot Backup mampu membuatnya menjadi lebih efisien dengan biaya sekitar USD45 per Mbps per bulan. Jadi jauh lebih efiesien, itulah salah satu kombinasi pilihan jenis-jenis satelit. Kita memilih satelit telekomunikasi yang besar agar biaya per Mbps menjadi lebih efisien,” tandasnya.

Untuk kontrak yang kedua, penandatanganan dilakukan Pejabat Pengelola Komitmen BAKTI Kominfo Mutsla Adlan bersama mitra terkait.

Hadir dalam acara itu Dewan Pengawas dan Direksi BAKTI Kementerian Kominfo, Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo, Dodi Setiadi; Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail; Direktur PPKBLU Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Agung Yulianto; Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Rus Nurhadi dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Kominfo. [IPL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.