Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar pertemuan. Pertemuan itu membahas perkembangan pembangunan di kawasan perbatasan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan untuk tahun 2023-2024 kepada Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dan Sekretaris BNPP Restuardy Daud.
Abdul Haris menjelaskan, usulan prioritas pembangunan itu di antaranya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Jemaja, perpanjangan Runaway Bandara Letung di Jemaja dan revitalisasi Pasar Loka Tarempa.
Baca juga : Bantu ET Tingkatkan Popularitas Kopi, Sobat Erick Gelar Kontes Latte Art Di Palembang
Lalu, pembangunan Jembatan Peninting-Konjo dan Jembatan Air Bini-Penembung, pembangunan Embung Batu Tabir, percepatan pembangunan 12 Tower perbatasan, serta pembangunan puskesmas kecamatan.
Menanggapi laporan Bupati Kepulauan Anambas, Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan, akan mengkoordinasikan usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas dengan kementerian dan lembaga terkait untuk diakomodasi dalam pembahasan pada tahapan siklus perencanaan pembangunan nasional.
Restuardy juga menyarankan Pemkab untuk menyampaikan usulan pembangunan melalui forum perencanaan sehingga dimasukkan ke dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
Baca juga : Gandeng Mitra Baru, KBIJ Dukung Digitalisasi Jasa Keuangan
"Semua yang menjadi lokpri, menjadi concern kita dalam setiap kali pembahasan," ujar Restuardy, seperti keterangan yang diterima RM.id, Senin (21/3).
Tindak lanjut Gerbangdutas di Anambas Tahun 2020 terus didorong pelaksanaanya terutama yang tertunda akibat landemi Covid-19 tahun 2020-dan 2021. Di antaranya, bantuan pemerintah untuk perbaikan kantor desa serta kegiatan prioritas untuk pelayanan publik.
Menurutnya, dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) yang disusun oleh BNPP, terdapat indikasi alokas? APBN 2022 sebesar Rp 159,8 miliar yang tersebar di 7 kementerian dan lembaga untuk pembangunan kawasan perbatasan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
