Kiai Ma`ruf, Paten!

 Sebelumnya 
“Bisa saja (orang-orang ini), mengatakan Indonesia masih membutuhkan Pak Jokowi, atau kemudian (mengatakan) Indonesia masih membutuhkan pemimpin yang sekarang dalam kondisi masih sulit,” ujar Puan, dalam sesi wawancara dengan CNN Indonesia TV yang disiarkan Selasa (22/3) malam.

Atau, kata Puan, bisa saja wacana ini dilontarkan oleh orang-orang yang ingin dekat dengan lingkaran Istana. Meski demikian, Ketua DPR perempuan pertama ini, yakin Jokowi akan tunduk terhadap konstitusi. Ia yakin, Jokowi tak akan berubah pikiran meski disodori banyak data.

“Presiden sudah mengatakan, orang-orang yang mengatakan ingin atau akan ada penundaan itu, orang-orang yang menjerumuskan beliau,” tutur Puan.

Baca juga : Indonesia Usung 4 Prinsip Utama Arus Data Lintas Negara

Sebelumnya, dalam sidang paripurna DPR, Puan menegaskan, DPR akan mengawal pelaksanaan Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024. PDIP memang partai yang tegas menolak penundaan pemilu.

Satu per satu, elite PDIP muncul menolak wacana ini. Terakhir, Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah menegaskan, partainya kini menarik diri dalam wacana amandemen konstitusi untuk menghadirkan kembali Pokok- Pokok Haluan Negara (PPHN). Ia khawatir, amandemen UUD menjadi pintu masuk bagi kepentingan orang per-orang atau kelompok tertentu, yang bisa merusak marwah konstitusi.

Fraksi NasDem mengikuti langkah PDIP. Ketua Fraksi Nasdem MPR Taufik Basari mengatakan, penundaan usulan itu juga mencegah agar gagasan amendemen konstitusi terkait dengan PPHN tidak menjadi meluas dengan memasukkan usulan masa jabatan presiden 3 periode maupun usulan perpanjangan masa jabatan melalui penundaan pemilu.

Baca juga : Garuda Optimalkan Tahapan Verifikasi dan Proses Negosiasi Bersama Kreditur

Terakhir, Gerindra pun ikutan langkah NasDem dan PDIP. Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR Sugiono menegaskan, sikap Gerindra didasari situasi saat ini yang makin sensitif dengan adanya wacana penundaan Pemilu 2024.

Anggota KPU Hasyim Asy’ari menegaskan komitmennya untuk bekerja sesuai dengan konstitusi. Kata dia, konstitusi telah mengamanatkan presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kata dia, asas pemilu dalam konstitusi adalah langsung, umum, bebas, rahasia, dan 5 tahun sekali.

Karena itu, ia menegaskan, akan mengikuti aturan yang tertuang dalam konstitusi. “Kita sudah bersepakat bahwa rule of the game yang kita ikuti itu ada di konstitusi,” kata Hasyim.

Baca juga : Indonesia Beberkan Capaian Parlemen Modern Di Forum ASGP

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, wacana itu akan segera layu. Soalnya, mufakat jahat ini sudah ketahuan. Partai-partai besar sudah menolak. “Rakyat juga sudah menolak,” kata Ujang, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.