GERMAK Dukung Upaya Menperin Sukseskan Program Migor Subsidi

RM.id  Rakyat Merdeka - Perusahaan produsen Minyak Goreng Sawit (MGS) curah subsidi yang berkontrak dengan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) mengalami peningkatan dari 72 menjadi 75 industri.

Hal itu merupakan hasil temuan dan pantauan Gerakan Masyarakat Awasi Kartel (GERMAK) bersama tim investigasi dan laporan masyarakat pada minggu pertama April 2022 atas produksi dan distribusi MGS curah subsidi, yang dirilis, kemarin.

GERMAK ini digagas para aktivis Koalisi Masyarakat Sipil, seperti Ray Rangkuti (LIMA), Jeirry Sumampow (TePI), Ibrahim Fahmy Badoh (NaraIntegrita), Roy Salam (Indonesia Budget Center), dan Anggota Koalisi Pemantau di 9 Provinsi.

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), menyatakan ke-75 Industri MGS wajib memproduksi dan mendistribusikan MGS curah bersubsidi kepada masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil. 

Baca juga : Kemenperin Awasi Pasokan Dan Distribusi Migor Curah

Kemenperin telah menyebutkan bahwa hingga 8 April 2022 tercatat baru 55 dan total 75 industri MGS yang berkontrak yang telah berproduksi (73,3 persen). Di sisi lain, dari ke-55 industri yang telah memulai produksi baru sebagian saja yang mencapai target sesuai ketentuan kontrak yang ada. 

Menurut Fahmi Badoh, hasil pemantauan GERMAK di beberapa daerah pada tingkatan pabrik menunjukkan terdapat 11 industri pemilik pabrik MGS yang belum menyalurkan minyak goreng curah subsidi dalam periode 1-9 April 2022 ini, seperti PT. EUP di Pontianak, PT. MNOI di Bekasi, PT. DO & F di Kota Bekasi, PT AGR Kota Bitung, PT, PNP Jakarta Timur, PT. IMT Dumai, PT, BKP Gresik, PT. PPI Deli Serdang, PT. PSCOI Bekasi, dan PT IBP di Dumai.

Fakta ini, lanjut Fahmi, menunjukkan betapa masih rendahnya komitmen dan kepatuhan sebagian industri MGS pada kontrak dan ketentuan yang ada. Padahal, para industri MGS tersebut berkontrak dengan pemerintah dan berkewajiban memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng subsidi sesuai HET. 

Di sisi yang lain, hal ini juga dapat dinyatakan sebagai bukti kelambanan dan ketidakpedulian industri MGS terhadap dampak yang dapat ditimbulkannya atas kondisi masyarakat. Yakni, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga MGS serta memicu permainan di tingkat penjual ke konsumen. 

Baca juga : Ingrid Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Harga Migor

"Dari laporan masyarakat dan penelusuran yang dilakukan oleh tim pemantau lapangan terhadap beberapa Pasar di Kawasan Jabodetabek menunjukkan adanya potensi permainan pedagang pasar dalam menjual MGS Curah subsidi dalam bentuk re-packing per-liter akan tetapi dijual dengan harga per-Kilogram," tegas Fahmi.

Sulitnya membedakan produk MGS Curah Subsidi dengan MGS Curah non-subsidi bagi masyarakat, tambah Fahmi, menyebabkan permainan pedagang ini tidak terasa, akan tetapi di sisi yang lain jelas-jelas merugikan konsumen. Bagi konsumen yang bertransisi dari MGS premium ke subsidi, mungkin harga yang ada tetap dipandang ekonomis. 

"Hal ini semakin menunjukkan pentingnya sosialisasi yang lebih kuat ke masyarakat terkait MGS Curah Subsidi, jenis dan harga di tingkatan konsumen. Serta pada saat yang sama mengajak masyarakat untuk ikut memantau penyaluran dan penjualan MGS curah subsidi," kata Fahmi.

Terkait dengan temuan awal GERMAK ini, Fahmi menyampaikan beberapa poin sebagai berikut: Pertama, Koalisi Masyarakat Sipil mendukung Menperin Agus Gumiwang Kartasasnita, untuk suskeskan Program Subsidi Minyak Goreng Curah yang dikelola Pemerintah melalui Kemenperin. Program ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurangi beban atas kenaikan harga CPO dan minyak goreng;

Baca juga : Menteri Siti Ajak Rimbawan Sukseskan Presidensi G20

Kedua, temuan hasil pemantauan Koalisi Masyarakat Sipil atas pabrik minyak goreng di beberapa daerah memperkuat laporan Kemenperin bahwa sampai hari ini, masih ada industri yang belum menyalurkan MGS curah subsidi. Pemerintah harus segera memberikan teguran keras dan sanksi tegas terhadap industri MGS yang belum berproduksi dan lamban memenuhi kuota produksi. Jika perlu nama-nama perusahaan tersebut diumumkan ke publik.

Ketiga, Koalisi Masyarakat Sipil mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam pengawasan bersama dengan memantau potensi penyelewengan baik dengan modus Repacking atau permainan harga kepada konsumen. 

Untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan manipulasi dan permainan MGS Curah Subsidi, GERMAK mempersilakan masyarakat mengirimkan informasi tersebut melalui email: [email protected], atau ke No. WA: 081316641616. Laporan juga dapat disampaikan lewat lewat sosmed Instagram; @germak, atau TikTok: @germakindonesia. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.