Akhir-akhir Ini, Puan Berwajah Oposisi

 Sebelumnya 
Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM non-subsidi, listrik, dan gas elpiji 3 kilogram.

Rencana tersebut disampaikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, awal pekan lalu.

Kenaikan harga tiga komoditas itu diperlukan untuk menyelamatkan APBN, akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia dan LPG.

Pengamat Politik Indonesia Maju Institute.Andi Purnomo mengapresiasi sikap Puan yang berani tampil kritis.

Menurutnya, tugas Puan sebagai Ketua DPR, tak hanya menjadi mitra pemerintah saja. DPR di bawah kepemimpinan Puan harus tetap menjalankan fungsi kontrol untuk menciptakan proses check and balance dalam kehidupan bernegara.

Dalam sistem presidensial, lanjut dia, kritikan yang disampaikan parlemen adalah hal yang wajar. Karena parlemen dan eksekutif tidak saling bergantung.

Baca juga : Baby Margaretha, Ingin Panggil Arwah Suami

Berbeda dengan sistem parlementer, yang pemerintahannya dibentuk langsung oleh parlemen. 

"Ketika Puan mengingatkan pemerintah tentang kondisi perekonomian saat ini, artinya dia sedang menyuarakan aspirasi  publik. Ini sesuai dengan peran DPR, yang mesti melakukan kontrol pada pemerintah," katanya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyampaikan analisa berbeda.

Kata dia, sebagai Ketua DPR, mestinya dari dulu Puan itu kritis terhadap pemerintah. Bukan jadi stempel bagi kebijakan pemerintah.

Ia curiga, sikap kritis Puan itu merupakan bagian strategi untuk meraih simpati publik. Demi menggenjot elektabilitasnya, yang masih berada di papan bawah.

"Karena hanya dengan galak pada pemerintah, yang telah membuat kebijakan yang tak pro rakyat, Puan bisa mendapat simpati publik,” kata Ujang, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Baca juga : Didesak Mundur, Presiden Sri Lanka Gandeng Oposisi

Memang, kata dia, saat ini kelihatannya PDIP sering bersebrangan dengan Jokowi. Jadi kalau Puan sering mengkritik, galak, atau keras pada pemerintah, itu hal wajar.

Walau kelihatannya seperti oposisi, tapi itulah yang harus dilakukan Puan, untuk bisa menaikkan elektabilitasnya.

"Karena jika Jokowi naikkan harga-harga, dan Puan mendukung kebijakan Jokowi, maka akan karam elektabilitasnya," ujarnya.

Hal senada disampaikan Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro.

Dia meminta Puan terus  bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, yang tidak berpihak pada rakyat.

"Tunjukkan keberpihakan kepada suara rakyat, baik menyuarakan secara narasi maupun legislasi,” kata Siti, kemarin.

Baca juga : Kini, Otak Imin Beralih Ke Migor

Wiwik-sapaannya, mengingatkan DPR mempunyai tiga fungsi. Pertama, pengawasan konstruktif untuk check and balance. Kedua, fungsi budgeting yang berpihak kepada rakyat.

Ketiga tentang legislasi, yang ditunjukkan untuk akomodasi aspirasi masyarakat.

"Jika ada polemik di masyarakat yang bersumber dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah, DPR bisa menggunakan fungsi pengawasan secara konstruktif," ujarnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.