Dewan Pers

Dark/Light Mode

Gandeng Pemkab Bekasi

President University Siapkan Pengembangan Sistem Kesehatan Akademik

Jumat, 22 April 2022 07:33 WIB
Penandatanganan MoU antara President University dengan Pemkab Bekasi tentang pengembangan sistem kesehatan akademik. (Foto: Istimewa)
Penandatanganan MoU antara President University dengan Pemkab Bekasi tentang pengembangan sistem kesehatan akademik. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - President University (PresUniv) bersiap untuk membuat pengembangan sistem kesehatan akademik atau Academic Health System (AHS) di Kabupaten Bekasi. Rencana itu seiring dengan rencana pendirian Fakultas Kedokteran.

Perjanjian Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara President University dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi juga telah dilakukan.

Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji menjelaskan, AHS adalah collaborative ecosystem yang melibatkan tiga pihak penyedia layanan kesehatan di Kabupaten Bekasi. Antara lain seperti klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), RSUD Kabupaten Bekasi dan RS swasta.

Swasta terdiri dari beberapa kalangan industri yang memiliki klinik in-house, asuransi, termasuk penerapan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3; dan Fakultas Kedokteran, PresUniv.

Berita Terkait : Ratas, Presiden Minta Kemenhub Siapkan Mudik Lebaran Secara Matang

"Melalui kolaborasi ini diharapkan akan muncul institusi dan sistem layanan kesehatan yang unggul," kata Budi dalam keterangan persnya, dikutip Kamis (21/4).

Dalam sambutannya, ia juga menerangkan, PresUniv tidak hanya mendirikan Fakultas Kedokteran. Tapi juga ingin ikut membangun AHS di Kabupaten Bekasi. "Kami menyadari bahwa membangun AHS itu tidak mudah. Perlu dukungan dari Pemerintah, termasuk Pemkab Bekasi," katanya.

Dia menegaskan, MoU yang ditandatangani tersebut merupakan wujud dukungan Pemkab Bekasi terhadap rencana PresUniv dalam mendirikan Fakultas Kedokteran. "Penandatanganan MoU ini adalah simbol bahwa kita akan bahu membahu mewujudkan AHS di Kabupaten Bekasi," tegas dia.

Sementara, Plt. Bupati Akhmad Marjuki mengapresiasi rencana PresUniv dalam mendirikan Fakultas Kedokteran. Setelah mendengar penjelasan tentang AHS, ia merasa bersemangat untuk ikut bekerja sama. "Kerja sama antara Pemkab Bekasi dengan PresUniv ini benar-benar harus kami wujudkan. AHS jangan hanya menjadi simbol semata," harapnya.

Berita Terkait : Airlangga: Selama Ramadan, Pemerintah Tetap Jalankan Strategi Pengendalian Pandemi

MoU yang ditandatangani tersebut diharapkan bisa menjadi landasan bagi PresUniv dan Pemkab Bekasi dalam mengembangkan AHS di Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan lebih detail dari MoU tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. Saat ini penambahan jumlah dokter di Indonesia sudah kian mendesak.

"Jumlah dokter masih kurang. Jadi, harus ditambah," katanya.

Prof. Yudi Mulyana, Dekan Fakultas Kedokteran, Unpad, dalam sambutannya pada acara tersebut. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia memberi pelajaran bahwa standar World Health Organization (WHO) belum memadai. WHO menetapkan standar 1 dokter per 10.000 penduduk.

"Dalam kondisi normal, standar tersebut mungkin cukup. Namun, jika terjadi bencana kesehatan, seperti pandemi atau wabah lainnya, jumlah tersebut sangat kurang," tuturnya.

Berita Terkait : Gandeng Komunitas Penyintas Kanker, FKG Usakti Edukasi Pentingnya Bahagia dan Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut

Ini tentu sangat merugikan, karena akan ada korban yang tidak tertolong, termasuk korban dari kalangan dokter dan tenaga kesehatan. Itulah yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia dan negara-negara lainnya. 

Pandemi Covid-19 mengingatkan bahwa menambah jumlah dokter, termasuk fasilitas pendukung, kini menjadi kebutuhan. Jangan sampai bencana kesehatan, yang menelan banyak korban akibat kurangnya jumlah dokter, berulang kembali. Kondisi ini sangat potensial terjadi.

Seiring dengan globalisasi, interaksi antarnegara dan warga dunia menjadi semakin intensif. Ini membuat penyakit dapat dengan cepat menular dari satu negara ke negara lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya. Itulah yang terjadi pada saat pandemi Covid-19. Jadi, wabah atau pandemi dapat terjadi setiap saat.

Sementara, di sisi lain distribusi dokter di Indonesia masih belum merata. "Distribusi dokter memang masih menjadi masalah," kata Prof. Yudi Mulyana.
 Selanjutnya