Presidensi G20, John Riady: Ajak Pemangku Kepentingan Global Perkuat Sektor Kesehatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady mengatakan, Presidensi G20 Indonesia sangat penting untuk membahas penguatan sektor kesehatan dan digitalisasi bagi pembangunan masa depan seluruh bangsa.

 “G20 ini seharusnya mempertajam komitmen bersama untuk memajukan industri kesehatan. Semua mau adil dan merata. Karena itu perlu kolaborasi, baik dari pendanaan, standardisasi, sumber daya manusia hingga keterlibatan pemerintah maupun kontribusi global,” kata John dalam rilisnya.

Mengutip data survei World Economic Forum (WEF), John mencatat tiga risiko yang paling merisaukan bagi kalangan pebisnis. Pertama, tingkat penyebaran infeksi penyakit secara global, mengingat saat ini interaksi telah semakin intensif antar negara.

“Pola ini memungkinkan adanya krisis kesehatan yang bisa memicu krisis multidimensi lainnya,” katanya.

Kedua, krisis iklim. Perubahan ekstrim terhadap iklim mempengaruhi produktivitas pangan, hingga menyebabkan krisis lingkungan lainnya, serta memunculkan berbagai bencana alam.

Ketiga, keamanan siber. Digitalisasi yang memudahkan ternyata rentan gangguan dan berdampak cepat secara luas.

Menurut John, ketiga risiko besar yang dikhawatirkan para pengusaha itupun saat ini mendapatkan panggung pembahasan dalam forum G20, di mana Indonesia yang menjadi presidensi.

Baca juga : Presiden AS Joe Biden: Putin Tak Layak Pertahankan Kekuasaan

“Ini momentum bagi Indonesia untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan global membangun masa depan yang lebih baik. Sebab, G20 mewakili 60 persen populasi dunia dan 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global,” jelasnya.

Menurut John, pada risiko pertama yang paling merisaukan, mengharuskan kerja sama global maupun pemerintah dan swasta untuk memperkuat sektor kesehatan. Terlebih lagi, Presiden Jokowi juga telah menyerukan adanya arsitektur baru kesehatan dunia.

Arsitektur itu dimaksudkan agar kerja sama dalam peningkatan kualitas, standardisasi, hingga pendanaan bisa dikerjasamakan secara global.

“Untuk ukuran negara dengan populasi produktif yang cukup tinggi, Indonesia terbilang masih tertinggal dalam belanja kesehatan,” tuturnya.

Hal ini, erat kaitannya dengan tingkat ekonomi masyarakat. Kurang dari 3,1 persen PDB untuk belanja kesehatan, rasio ranjang rawat hingga jumlah tenaga kesehatan dan dokter, masih tertinggal juga.

Karena itu, menurutnya, butuh keterlibatan yang luas dari seluruh pihak untuk meningkatkan sektor kesehatan.

“Ini sektor strategis. Saat pandemi ini kita lihat ketahanan sektor kesehatan yang hampir jebol, sedangkan pembangunan manusia juga tidak terlepas dari sektor kesehatan. Industri kesehatan harus diperkuat dari segi investasi maupun tenaga profesionalnya,” paparnya.

Baca juga : Presidensi G20 Jadi Ajang Promo Ekonomi Lokal Dan UMKM

Sejauh ini, sektor industri kesehatan, salah satunya rumah sakit, tengah memperkuat fondasi untuk memperluas layanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, emiten-emiten rumah sakit tengah berencana menganggarkan belanja modal yang besar untuk membangun fasilitas baru maupun penambahan ranjang.

Misalnya, RS Siloam International, yang masih bagian dari Lippo Group, akan terus mengembangkan fasilitas layanan rumah sakit. Meskipun telah memiliki 41 rumah sakit di 23 kota, Siloam tetap berekspansi.

Begitu pun emiten lainnya seperti PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) berencana membangun tiga rumah sakit baru tahun ini.

Hal yang sama juga dilakukan PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) berkomitmen membangun dua rumah sakit dalam waktu dekat.

“Dengan melihat geliat ini, terdapat upaya pemerataan layanan kesehatan yang digagas pihak swasta. Untuk itu, perlu sinergi juga agar ekspansi yang dilakukan swasta juga mampu terealisasi, butuh juga bantuan pemerintah dari sisi penyiapan pendidikan tenaga kesehatan hingga perizinan,” kata John.

Selain itu, dia menilai, ada banyak emiten yang kini berasal dari pemain industri kesehatan terutama pemilik jaringan rumah sakit, dan itu hal yang sangat positif.

Sebagai perusahaan terbuka, selain teruji dalam hal transparansi, para emiten rumah sakit ini pun mengharapkan agar mampu menggalang pendanaan dari bursa, baik dari investor di dalam maupun luar negeri.

Baca juga : Pertemuan G20, Dirjen PPKL Bahas Persoalan Lingkungan Dan Perubahan Iklim

Proyek Digitalisasi

Isu krusial lainnya dalam momentum G20 ini adalah proyek digitalisasi. Dua risiko terbesar yang dikhawatirkan seperti disurvei WEF adalah keamanan siber dan krisis iklim.

John menilai, resiko keamanan siber dapat diatasi sembari mengembangkan dan mengoptimalkan ekosistem digital. Pertama, pengembangan dan optimalisasi digital mendorong kesempatan yang luas dalam pembukaan lapangan kerja. Termasuk pakar keamanan siber sekaligus memonetisasi potensi sektor informal, serta munculnya kebutuhan profesi baru bagi generasi muda.

Selain itu, arah pengembangan ekonomi digital kelak akan menolong Indonesia berkompetisi dalam pasar yang ditentukan oleh kemajuan teknologi informasi seperti sekarang.

“Indonesia merupakan negara dengan Unicorn terbanyak di ASEAN, dengan valuasi yang tumbuh sangat cepat,” kata John.

Peranan ekonomi digital ini, bisa diarahkan sebagai motor pertumbuhan baru. Selama ini, pertumbuhan ekonomi nasional disokong oleh sektor komoditas dan pertambangan yang semakin lama menghadapi banyak ganjalan karena dituduh sebagai penyebab rusaknya lingkungan dan perubahan iklim. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.