Ketua Komjak: Dukungan GMKI Sangat Berarti Dalam Percepatan Pengusutan Kasus Mafia Migor

 Sebelumnya 
Yang jauh lebih penting lainnya adalah pemulihan keuangan negara maka tindakan-tindakan diperlukan, tentu Subsidi BLT yang diberikan oleh negara itu adil harus dikembalikan dengan kekayaan yang diperoleh dari orang yang melawan hukum itu agar tertib. 

Agar orang jera dan takut melakukan yang berkaitan dengan merugikan negara. Oleh sebab itu Kejaksaan membutuhkan dukungan publik yang kuat.

Juga, harus ada juga moral obligation dari mahasiswa untuk punya kepekaan mengawal dan menjaga. Dengan begitu, yang dilihat dalam masyarakat bahwa penegakan hukum yang berkeadilan hukum tidak terganggu oleh pengaruh kekuasaan ekonomi. "Sehingga kita menyelesaikan masalah ini dengan cara hukum yang ditegakkan dengan adil," imbuhnya. 

Baca juga : Bos Komite Pedagang Pasar Dukung Kejaksaan Agung Bongkar Mafia Migor

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dalang di balik kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Tanah Air. Mereka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana.

Kemudian, tiga pimpinan perusahaan swasta, yaitu Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Presiden Jokowi, menurut Barita, sebagai pemimpin eksekutif tertinggi, sudah memberikan arah yang jelas dalam penegakkan hukum.

Baca juga : Kemendagri Ingatkan Pemda Percepat Pencairan THR Dan Gaji ke-13

"Presiden sudah katakan tidak akan main-main dengan mafia minyak goreng. Kalau Presidennya ragu-ragu, pengungkapan kasus ini tentu tidak akan terlaksana," pujinya.

Barita mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus minyak goreng merupakan simbol ketegasan dan keberanian Jokowi. Bahkan, pada sidang kabinet terbatas Jokowi menginstruksikan Kejagung agar bergerak cepat menuntaskan permasalahan komoditas strategis itu.

Menurutnya, koordinasi yang dilakukan Presiden sudah berjalan baik. Instruksi Presiden jelas tidak ada kepentingan dan murni melakukan penegakan hukum dan tegas. "Berani memerintahkan Kejagung, dan Kejagung berani. Saya kira itu yang dibutuhkan saat ini," tandas Barita. [TIF]

Baca juga : Gelar Pangan Murah Kementan Penuhi Kebutuhan Jelang Idul Fitri 2022

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.