Kejaksaan Agung Aya-aya Wae

RM.id  Rakyat Merdeka - Kejaksaan minta Komisi Pemberantasan Korupsi berkoordinasi jika mau menggelar operasi tangkap tangan (OTT) para jaksa. Banyak warganet menilai usulan ini aya-aya wae alias ada-ada saja.

Adalah Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Mukri yang meminta KPK berkoordinasi sejak awal sebelum menangkap jaksa-jaksa yang terindikasi melakukan korupsi.

Tujuannya supaya terjadi langkah-langkah yang lebih koordinatif. “Terkait OTT ini, kita berharap ke depan dilakukan sinergitas yang kuat untuk melakukan koordinasi secara dini apabila ada indikasi aparat penegak hukum melakukan tindak pidana, agar sejak awal dilakukan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi,” kata Mukri kepada wartawan, kemarin.

Mukri tak menjelaskan lebih rinci yang dimaksud langkah-langkah yang lebih terkoordinasi. Bagi politisi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap jaksa-jaksa sebagai upaya untuk mempermalukan Kejagung. Anggota Komisi III DPR itu bilang, seharusnya penanganan aparat penegak hukum dilakukan oleh institusi masing-masing yang menaunginya.

Sehingga, kata dia, KPK seharusnya bisa berkoordinasi lebih dulu terkait ada oknum penegak hukum di satu institusi yang terindikasi melakukan korupsi.

Baca juga : Nasdem: Tudingan Taufiqulhadi OTT KPK Permalukan Kejaksaan Bukan Pernyataan Kami

“Apa yang dilakukan KPK adalah seperti mempermalukan lembaga-lembaga yang sebenarnya mereka harus bekerja sama dalam penegakan hukum,” kata anak buah Surya Paloh ini. Namun Wakil Ketua KPK Laode M Syarif membantah tudingan ini.

Cecep Suryaman mengomentari soal koordinasi ini. Kata dia, seandainya KPK harus koordinasi dulu sebelum melakukan OTT, maka pejabat yang menjadi target bisa lolos. “Gak bakal kena OTT. Hidup KPK, teruskan OTT pengak hukum yang korupsi,” ujar Cecep.

“Jika harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung namanya bukan OTT,” timpal Manbisa.

Bahkan, menurut Rtjioe, jika harus koordinasi dulu, operasi yang sudah disusun rapi bisa gagal. “Hehehehe koordinasi, OTT jadi gagal,” katanya.

Senada, Ira Yada mengatakan, kegiatan koordiniasi sebelum operasi tangkap tangan, bukan OTT namanya. Informasinya, kata dia, bisa dipastikan sudah bocor lebih dulu.

Baca juga : KPK Koordinasi dengan POMAL Untuk Tangani Kasus Suap Bakamla

Yang lebih parah lagi, kata Angga, pejabat atau jaksa bisa menghilangkan barang buktinya. “Kalau koordinasi, sudah pada siap-siap,” ujar dia.

Hazel Budiman menambahkan, untuk masalah pencegahan, KPK dan Kejaksaan boleh berkoordinasi. Untuk OTT, kata dia, KPK silakan jalan sendiri Sesuai SOP yang berlaku. “Lah ini mau OTT minta kordinasi lagi... Salam akal sehat,” sindir Hazel.

Bodong69 menuturkan, pernyataan Kejaksaan semakin kelihatan institusi yang kini dipimpin kader Partai Nasdem, M Prasetyo itu tidak mau memperbaiki internalnya sendiri.

Agus.fawwaz menyarankan KPK tidak menghiraukan pernyataan pejabat yang ngawur. Bahkan, dia juga menyarankan KPK untuk terus menggelar OTT until pejabat- pejabat di institusi Negara lainnya. “Mantabb KPK OTT tanpa pilih-pilih lanjutkan ke yang lainnya biar adil,” anjur Agus.

Lebih jauh, Zampergol mengatakan, pernyataan Kejaksaan semakin membuktikan bahwa aparat penegak hukum tidak mempunyai rasa malu lagi. “Lucu kalian ini. Harusnya malu. Ini malah ngeles,” dia menyindir.

Baca juga : Menhub Ungkap Kunci Keberhasilan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2019

Menimpali, Tjong Andy Kurniawan menganggap statement pejabat Kejaksaan sangat lucu. Diapun mengibaratkan OTT jaksa seperti mau nangkap basah anak, tapi lapor ke bapaknya dulu atau ngajak dirut perusahaan ngacak manajemennya sendiri.

Sementara, Taufan Zamzami mengatakan, menuruti alibi OTT sebagai upaya mempermalukan Kejaksaan akan merembet ke lembaga-lembaga lainnya.

“KPK OTT menteri dituduh mempermalukan Presiden, OTT pegawai pemda mempermalukan gubernur, OTT anggota DPR yang jelas mereka mempermalukan rakyat.

Logika macam mana itu,” kritik dia. Rechtmasta menyambar. Baginya, perilaku pejabat yang korup harus dipermalukan, dibuka ke publik secara luas. Supaya publik tahu kalau tikus-tikus masih berkeliaran.

“Bravo KPK!!! Terus permalukan pejabat publik yang merampok uang negara!!!” Truff mengatakan, dalam sistem demokrasi, saling mengawasi adalah baik, check and balances. “Apa yang sudah dilakukan KPK sekarang masih cukup baik daripada yang lain.” [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.