Dewan Pers

Dark/Light Mode

Belum Bisa Usut Pengadaan Gorden DPR, Ini Ganjalan KPK

Selasa, 10 Mei 2022 17:33 WIB
Gedung KPK. (Foto: Ist)
Gedung KPK. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa serta merta mengusut proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Sebab, pengadaan itu masih di tahap administrasi.

"Ini karena masih dalam proses administrasi, kemudian ada kemenangan tender di sana, pelaksanaannya apakah sudah dilakukan?" ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/5).

Berita Terkait : KPK Buka Pengaduan Proyek Gorden DPR Rp 43 Miliar...

Artinya, hingga kini, belum ada uang negara yang dikeluarkan dalam proyek pengadaan gorden itu. Karena itu, KPK belum bisa masuk untuk melakukan pemantauan.

"Ini yang perlu kemudian kalau kita berbicara penegakan hukum, penindakan upayanya, ini kan harus ada unsur-unsur yang terpenuhi di dalamnya, apakah kemudian sampai hari ini misalnya sudah keluar uang negara, ini kan perlu dikaji," bebernya.

Berita Terkait : KPK Imbau DPR Transparan Dalam Proses Pengadaan Gorden Miliaran Rupiah

Yang bisa dilakukan KPK saat ini hanya melakukan upaya pencegahan dengan cara memberikan imbauan. "Kami lihat dari sisi pencegahannya, konsen ke situ dulu, bagaimana pelaksanaanya harus dipastikan sesuai dengan asas-asas dalam pengadaan barang dan jasa," tutur Ali.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan alasan pemenang tender pergantian gorden rumah dinas (rumdin) anggota dewan dimenangkan pihak yang memberikan harga tertinggi, yakni PT Bertiga Mitra Solusi. Yakni, karena perusahaan tersebut diklaim memenuhi syarat dan kualifikasi.

Berita Terkait : Selama Ramadan Dan Idul Fitri, Pengendalian Harga Pangan Dinilai Baik

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus," kata Indra melalui keterangan tertulis, Senin (9/5).
 Selanjutnya